BATAMTODAY.COM, Jakarta - Setiap negara memiliki ciri-ciri sistem demokrasi tersendiri. Dalam Hal ini, Indonesia menganut sistem Demokrasi Pancasila.

Begitu kata Wakil Ketua MPR Mahyudin saat diskusi bertema 'Demokrasi Ala Indonesia Minimalisir Pejabat Korupsi?' di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Menurut Mahyudin sistem demokrasi Indonesia dijelaskan dalam sila keempat Pancasila.

"Dari sistem inilah maka di Indonesia hadir lembaga-lembaga perwakilan seperti DPR," ujar Mahyudin.

Lebih lanjut Mahyudin menjelaskan dalam demokrasi, semua rakyat mempunyai hak yang sama, sehingga Pemilu merupakan sarana untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat.

Meski demikian Mahyudin mengakui sistem demokrasi langsung melalui Pemilu dirasa tak optimal jika kondisi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan masyarakat masih rendah. Menurutnya pemilihan langsung dapat memunculkan terjadinya politik uang.

Sementara itu pakar hukum tata negara Refli Harun menolak jika pilkada dikembalikan ke DPRD. Karena DPRD bukan jelmaan dari MPR RI, yang bisa memilih calon kepala daerah. Sehingga tak ada wakil rakyat yang bisa memilih pimpinan rakyat atau kepala daerah. "Di daerah juga tak ada MPR RI,” katanya.

Yang penting menurut Refli, terus memperbaiki sistem demokrasi, dan menegakkan hukum dengan tegas.

"Penyelenggara pemilu dan MK misalnya harus berani mendiskualifikasi calon kepala daerah bahkan capres, yang terbukti melakukan politik uang. Tapi, untuk menjelaskan TSM (terstruktur, sistematis dan masif) saja sulit," ungkapnya.

Editor: Surya