Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Megawati Tegas Tolak Ketemu Prabowo, Anggap KPK Tidak Ada Kerjaan Tetapkan Hasto Tersangka, PDIP Jadi Target!

10-01-2025 | 17:04 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidatonya saat HUT ke-52 PDIP di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). Pidato politiknya diwarnai berbagai pernyataan kontroversial.

Golkar Nilai Penghapusan Presidential Threshold oleh MK Bukan Jawaban Penyelesaian Masalah Pemilu

05-01-2025 | 14:32 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pencalonan presiden harus dihormati. Sebab, putusan MK bersifat final and biding.

MK Registrasi 309 Perkara Sengketa Pilkada 2024, Sidang Mulai 17 Januari

03-01-2025 | 19:04 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Mahkamah Konstitusi secara resmi telah meregistrasi sebanyak 309 perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 per Jumat pukul 14.49 WIB.

Presiden Prabowo Subianto Dinilai Memiliki Karakter Tokoh yang Bisa Memimpin Umat

03-01-2025 | 08:44 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ulama dan Da'i Nasional KH. Bachtiar Nasir mengatakan, umat Islam harusnya lebih banyak bersyukur tinggal di Indonesia dengan segala dinamikanya, dibanding mereka yang hidup di dunia Arab.

Fahri Hamzah Ajak Teruskan Rekonsiliasi di Bawah Kepemimpinan Prabowo di 2025

03-01-2025 | 08:24 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah menyampaikan kritik terhadap fenomena politik liberal yang dinilainya telah merusak semangat persatuan dan keharmonisan nasional di Indonesia.

Komisi II DPR akan Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan Presiden

02-01-2025 | 20:44 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda memastikan akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan syarat ambang batas pencalonan presiden inkonstitusional.

Wamendagri Sebut Revisi UU Pemilu dan Pilkada Merujuk Putusan MK Soal Presidential Threshold

02-01-2025 | 19:44 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada dalam undang-undang sapu jagat atau omnibus law politik akan merujuk putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas persentase minimal pencalonan presiden atau presidential threshold.

MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden 20 Persen

02-01-2025 | 17:04 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu inkonstitusional.