Politik

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia belum menentukan sikap terkait wacana kenaikan ambang batas parlemen alias parliamentary threshold (PT) dari 4 menjadi 7 persen, dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), yakni soal pelaksanaan pemilihan anggota legislatif (pileg) serta pemilihan presiden (pilpres) secara serentak.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan partainya mengusulkan besaran ambang batas parlemen atau "parlementary treshold" naik menjadi 5 persen, yang akan dimasukan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu.

"Fraksi PKS mengusulkan PT 5 persen, naik 1 persen dari pemilu yang lalu," kata Jazuli di Jakarta, Kamis (11/6/2020).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI periode 1999-2004, Ferry Mursyidan Baldan berharap Pemerintah menunda pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak ke tahun depan, setidaknya pertengahan 2001.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, kaum perempuan memegang peranan penting dalam gelombang solidaritas 2020.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta para kader partainya untuk merapatkan barisan guna memperkuat partai dan menjaga kepercayaan rakyat dalam rangka memenangi Pemilu 2024.

"Oleh karena itu, Fraksi Partai Gerindra DPR RI dapat mengambil langkah-langkah keputusan yang baik bagi keberadaan dan eksistensi partai ke depan dalam menghadapi Pemilu 2024," kata Muzani dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Muhammad Anis Matta, meminta semua pihak agar krisis berlarut akibat dampak pandemi Covid-19 tidak dimaknai sebagai musibah, tetapi pertanda baik akan ada perubahan besar yang terjadi.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Tim Ahli Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Muhammad Rullyandi, mengatakan penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 akan mengedepankan prinsip demokratis demi tercapainya tujuan efektifitas dan stabilitas pemerintahan daerah, serta keberlanjutan demokrasi.

"Hal tersebut dilakukan dengan menekankan tingkat partisipasi pemilih, jaminan keselamatan kesehatan dengan prosedur protokol kesehatan yang ketat dan memadai," kata Rullyandi dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, menyatakan, bantuan sosial (Bansos) yang digunakan kepala daerah, baik gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, serta wali kota/wakil wali kota, untuk kepentingan Pilkada 2020 berpotensi dikenai sanksi pembatalan sebagai calon.

Hal ini diatur dalam pasal 71 (3) jo ayat (5) Undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan pasal 188 sebagai tindak pidana pemilihan umum.