DPD RI

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Peran dan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI diharapkan dikembalikan sebelum adanya amandemen UUD 1945, karena kedudukan MPR saat ini bukan sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya.

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Senator asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Haripinto Tanuwidjaja mengatakan, kemacetan yang terjadi di jalan-jalan utama dan sekuder di Kota Batam makin menjadi-jadi dan makin parah.

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memberi masukan untuk pengembangan pariwisata Provinsi Riau. DPD RI juga mendukung visi dan misi daerah setempat sebagai The Homeland of Melayu.

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Tantangan bangsa Indonesia kedepan akan semakin kompleks dan multidimensional, terutama bagi pemerintah dan masyarakat daerah yang berhampiran langsung dengan beberapa negara tetangga serumpun karena mulai 1 januari 2016 lalu, sudah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) sesuai kesepakatan bersama negara-negara ASEAN.

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Pemerintah Indonesia diminta lebih serisu lagi dalam menyikapi konflik Laut China Selatan terhadap keamanan Indonesia, meskipun wilayah yang menjadi sengketa dan klaim China terhadap wilayah negara tetangga lain jauh dari wilayah Indonesia.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Sejumlah anggota DPD mengajukan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPD yang menolak meneken perubahan tata tertib. Ketua DPD Irman Gusman dan Wakil Ketua DPR Farouk Muhammad diminta mundur secara legowo dari pimpinan DPD, karena dinilai melakukan pembangkangan menandatangani perubahan tata tertib.

BATAMTODAY.COM, Batam - Anggota MPR RI Hardi S Hood menjelaskan bahwa bangsa Indonesia harus waspada sebab pihak asing tidak menginginkan Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera. Mereka ingin mengelola dan menguasai kekayaaan alam dengan memecah belah Indonesia menjadi beberapa negara.

BATAMTODAY.COM, Batam - Anggota MPR RI, Hardi Selamat Hood menegaskan bahwa DPD RI mendukung penuh amandemen terbatas UUD 1945 yang memasukkan GBHN (Garis Besar Haluan Negara) sebagai pedoman untuk menjaga kepastian kesinambungan pembangunan serta mengakomodir pemikiran seluruh komponen bangsa.