DPD RI

BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPD RI memberikan pertimbangan terhadap RABPN-P 2016 kepada DPR RI, salah satuya meminta agar masalah tunda salur dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi (Migas) segera diselesaikan dan dialokasikan dalam APBNP-2016.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) mendatangi DPD RI untuk mengadukan masalah parkir kapal atau labuh jangkar yang diajukan dalam rangka mendapatkan retribusi daerah, namun ditolak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena dianggap daerah tidak berwenang.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Komite III DPD RI Hardi Slamet Hood mengatakan, DPD sangat serius mencari solusi maraknya kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak dan perempuan di berbagai daerah.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite I DPD RI menyatakan provinsi perbatasan seperti Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih dalam kondisi tertinggal dan terisolasi sehingga harus dikembangkan dengan regulasi dan perencanaan yang matang.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator Haripinto Tanuwdjaja mengatakan, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus melakukan pemantauan terhadap gejolak harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran yang mulai merangkak naik.

BATAMTODAY.COM, Batam - Anggota MPR RI Hardi Selamat Hood asal Kepri menyatakan siap untuk menggandeng penyuluh agama yang berada di bawah naungan Kantor Kementerian Agama di lingkup Provinsi Kepri guna menyosialisasikan empat pilar kebangsaan.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Wacana menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) terus digaungkan anggota MPR RI asal Kepri, Hardi S Hood, sebab sistim GBHN dinilai sangat diperlukan sebagai acuan kerja pemerintahan secara berkesinambungan, terutama untuk menata ‎sistem demokrasi.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Walau pemerintah sudah membantah adanya pencabutan Perda bernuansa Islami dan Perda Pelarangan Miras, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) meminta pemerintah mendengar pendapat daerah. Dia juga meminta publik di daerah, baik tokoh agama atau tokoh masyarakat yang di daerahnya terdapat Perda bernuansa Islami dan Perda Pelarangan Miras diminta mengirim surat kepada Presiden dan Kemendagri.