DPD RI Berharap Lukita Cs Bisa Jalin Komunikasi dengan Para Stakeholder di Batam

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berharap Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam yang baru, Lukita Dinarsyah Tuwo, dan para deputi, bisa menjalin komunikasi dengan stakeholder atau pemangku kepentingan di Batam.

Hal itu dilakukan guna mendengar berbagai keluhan mengenai hambatan atau permasalahan dalam investasi di Batam. Sehingga momentum kondisi ekonomi dunia yang cenderung baik pada 2018 dapat dimanfaatkan maksimal untuk pertumbuhan ekonomi Batam.

"Coba kita dengar mereka, banyak yang mengeluh mengenai kondisi Batam, pengusaha mengeluh termasuk gubernur (Nurdin Basirun, red). Selama ini tidak ada komunikasi, sehingga berbagai permasalahan tidak terselesaikan, malahan tambah menumpuk," kata Haripinto Tanuwidjaja, Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Minggu (22/10/2017).

Haripinto meminta agar Pimpinan BP Batam yang baru tidak mengulangi kesalahan Pimpinan BP Batam yang lama, terutama dalam komunikasi maupun kebijakan. Jika ada mafia lahan di Batam, katanya, segera dibawa ke proses hukum, tidak seperti sekarang hanya berbicara di media saja dan tidak akan langkah kongkret untuk menyelesaikan.

"Jadi hal ini penting agar perusahaan yang baik tidak dibawa-bawa dikatakan sebagai mafia lahan. Kalau ada mafia lahan yang terlibat harus diproses hukum agar ada kepastian hukum dan pelayanan investasi di Batam berjalan baik," katanya.

Menurut Anggota Komite IV ini, dalam mengelola Batam tidak hanya cukup dengan bidang keilmuan yang dimiliki saja, melainkan harus cakap dalam perencanaan pembangunan investasi di Batam.

"Mudah-mudahan dengan Kepala BP Batam yang baru memliki pengalaman di Bappenas, Sekretaris Menko Perekonomian dan Ketua Tim Teknis Dewan Kawasan. Perencanaan pembangunan Batam bisa maksimal, sehingga tidak perlu belajar lagi dan langsung melakukan langkah kongkret," katanya.

• Baca juga: Lukita Siap Ciptakan Iklim Investasi yang Kondusif di Batam

Haripinto menilai Lukita Cs memiliki peran penting dan tugas berat dalam mengembalikan kejayaan sebagai pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, jika salah melangkah dalam kebijakan, bukan mustahil kondisi ekonomi Batam bertambah memburuk.

"Kalau membuat kebijakan yang berdampak seperti menaikkan WTO ya harus ada sosialisi dulu yang maksimal, jangan langsung menaikkan karena akan membuat investor resah. Disinilah penting komunikasi, dan jangan dikasih aturan yang memberatkan pengusaha," katanya.

Senator asal Provinsi Kepri ini menilai Pimpinan BP Batam juga harus membuka peluang produk-produk yang ada di Batam bisa dijual ke pasar dalam negeri, bukan hanya untuk pasar luar negeri saja.

"Produk-produk dari ASEAN atau dari negara lainnya banyak membanjiri, sementara produk yang dihasilkan dari industri-industri di Batam tidak bisa dijual di dalam negeri. Ini harus dipikirkan," katanya.

Editor: Surya

---