DPD RI

BATAMTODAY.COM, Batam - Anggota MPR RI Hardi Selamat Hood asal Kepri menyatakan siap untuk menggandeng penyuluh agama yang berada di bawah naungan Kantor Kementerian Agama di lingkup Provinsi Kepri guna menyosialisasikan empat pilar kebangsaan.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Wacana menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) terus digaungkan anggota MPR RI asal Kepri, Hardi S Hood, sebab sistim GBHN dinilai sangat diperlukan sebagai acuan kerja pemerintahan secara berkesinambungan, terutama untuk menata ‎sistem demokrasi.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Walau pemerintah sudah membantah adanya pencabutan Perda bernuansa Islami dan Perda Pelarangan Miras, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) meminta pemerintah mendengar pendapat daerah. Dia juga meminta publik di daerah, baik tokoh agama atau tokoh masyarakat yang di daerahnya terdapat Perda bernuansa Islami dan Perda Pelarangan Miras diminta mengirim surat kepada Presiden dan Kemendagri.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator Haripinto Tanuwidjaja mengatakan, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah mengalami perubahan pasca reformasi, termasuk mengubah tugas dan wewenang MPR yang tidak lagi sebagai lembata tertinggi negara.

BATAMTODAY.COM, Batam - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Kepri, Djasarmen Purba, meminta pelayanan dan perijinan di BP Batam tidak stagnan.

BATAMTODAY.COM, Batam - Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI menggelar Focus Group Discussion uji sahih RUU tentang Pembentukan Undang-Undang di Kampus Universitas Batam, Kamis (16/6/2016).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite III DPD RI mengusulkan penggantian nama judul RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diganti menjadi RUU Penghapusan Kejahatan Seksual dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP & PA) dalam rapat kerja yang membahas permasalahan kekerasan seksual dan penanganannya dalam rangka penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di Jakarta, Rabu (15/06/2016).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite III DPD RI sangat serius dalam upaya mencari solusi maraknya kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak dan perempuan di berbagai daerah. Kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak-anak usia sekolah menjadi perhatian khusus dari DPD RI.