DPD RI

BATAMTODAY.COM, Batam - Rombongan Komite IV DPD RI berkunjung ke Batam untuk membahas RUU (Rancangan Undang-undang) Pengelolaan Kekayaan Negara atau Daerah, Senin (20/2/2017). RUU ini dipersiapkan, agar konflik aset antar daerah di Indonesia dapat diminimalisir.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah melihat masalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di satu sisi diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah, namun di sisi lain membebani masyarakat.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite III DPD RI mengadakan RDP dengan BNP2TKI untuk membahas masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komite III Hardi Selamat Hood dan dihadiri oleh Kepala BNP2TKI Nusron Wahid di Gedung DPD, Jakarta, Senin (6/1/2017).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2017 sebesar Rp. 416,09 Trilyun. Dari alokasi tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperoleh 39,82 Trilyun atau 9,57% dari anggaran pendidikan.
Namun dari anggaran tersebut tidak terlihat postur anggaran bagi penyelenggaraan UNBK termasuk penyediaan infrastruktur UNBK.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Komisi III DPD RI Hardi Selamat Hood mengatakan, penyaluran beras sejahtera atau raskin melalui e-Warung atau kartu pangan/voucher pangan yang digagas oleh Menteri Sosial Khofifah Indah Parawangsa dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi penerima beras raskin fiktif.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator Haripinto Tanuwidjaja mengatakan, penerbangan langsung (direct flight) dari China-Tanjungpinang akan meningkatkan sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPD RI mengusulkan penambahan jumlah anggota DPD RI setiap provinsi dari semula 4 orang menjadi 5 orang. Usulan tersebut telah disahkan dalam Sidang Paripurna ke-5 Masa Sidang II Tahun Sidang 2016-2017 yang dipimpin Ketua DPD RI Mohammad Saleh usai mendengar Laporan Pelaksanaan Tugas Komite I DPD RI, Selasa (20/12/2016).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite III DPD RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Nila Moeloek di Gedung DPD. Pada kesempatan ini DPD ingin meminta kejelasan terhadap pemerintah terkait permasalahan kebijakan pendidikan dokter layanan prima (DLP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga penyakit menular.