Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Pemerintah dan PLN Diminta Bangun Jaringan Listrik di Pulau Tajur Biru Lingga
Oleh : Irawan
Kamis | 28-12-2017 | 13:02 WIB
Haripinto1.gif Honda-Batam
Anggota DPD RI Haripinto Tanuwidjaja, Senator asal Provinsi Kepulauan Riau

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Listrik merupakan salah satu kebutuhan vital untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di pulau-pulau di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

"Tapi kenyataannya masih banyak pulau terpencil dan pulau terluar di Kepri yang belum menikmati ketersediaan listrik. Salah satunya di desa Pulau Tajur Biru, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga," kata Haripinto Tanuwdijaja, Anggota Komite IV DPD RI asal Kepri, Kamis (28/12/2017).

Menurut Haripinto, sekitar 700 keluarga dengan mayoritas pekerjaan nelayan di pulau tersebut saat ini belum mendapatkan akses listrik yang memadai. Listrik di daerah tersebut hanya tersedia dari jam 16.00 sampai dengan jam 24.00 saja.

"Untuk itu pemerintah dan PLN diharapkan dapat segera membangun infrastruktur yang diperlukan agar pembangunan listrik desa di Pulau Tajur Biru ini dapat segera direalisasikan," katanya.

Pulau Tajur, lanjut Haripinto, sebagaimana juga banyak pulau-pulau kecil lainnya di Kepri, tidak memiliki sumber air bersih yang memadai.

"Pembangunan embung di desa-desa daerah kepulauan diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi krisis air bersih, terutama di saat musim kemarau, di mana masyarakat sangat sulit mendapatkan air bersih," katanya.

Selain itu, untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Tajur Biru juga perlu ditingkatkan, karena saat ini banyak sekali jalan penghubung antar desa yang rusak.

Disamping itu juga infrastruktur jaringan telekomunikasi juga perlu ditingkatkan. Kedua infrastruktur tersebut sangat penting artinya bagi hajat hidup orang banyak, bukan hanya di Pulau Tajur Biru, tapi juga di pulau-pulau terpencil lainnya.

Kepala desa di daerah pulau-pulau mengharapkan adanya evaluasi atau fomulasi yang baru dalam tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa.

"Pengalokasian Dana Desa diharapkan dapat memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa," katanya.

Editor: Surya