PKP
Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

DPD RI Minta Pemerintah dan DPR RI segera Bahas RUU PKS

23-05-2016 | 18:06 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta-DPD RI mendesak pemerintah dan DPR RI segera membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) terhadap anak. 

Setiap Kabupaten Kota Wajib Punya Rumah Kreatif

19-05-2016 | 13:41 WIB

BATAMTODAY.COM, Batam - Hardi Selamat Hood, Anggota DPD RI dari Kepulauan Riau mengatakan, hal yang perlu dalam pengembangan ekonomi kreatif adalah infrastuktur dalam hal ini membuat rumah kreatif sebagai wadah pelatihan.

 

Djasarmen Dorong Pembangunan Interkoneksi Listrik di Kepri

17-05-2016 | 16:21 WIB

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Anggota Komite II DPD RI, Djasarmen Purba mendorong pemenuhan kebutuhan listrik di Provinsi Kepri, khsusunya dalam program pembangunan listrik 35 ribu MW secara nasional sebagaimana yang dilaksanakan Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla.

Pimpinan DPD Akhirya Teken Draf Tatib Pembatasan Masa Jabatan 2,5 Tahun

01-05-2016 | 08:30 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Rapat paripurna DPD penutupan masa sidang IV tahun sidang 2015-2016 sempat memanas. Hal itu diawali saat pimpinan rapat GKR Hemas meminta persetujuan peserta rapat untuk memasuki agenda paripurna.

 

RUU Kebudayaan Perkuat Lembaga Adat dan Kekayaan Budaya

28-04-2016 | 15:47 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Ketua Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood mengatakan, upaya memperkuat kebudayaan merupakan satu keniscayan. Sebab, kebudayaan nasional merupakan identitas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain.

Kepri Miniatur NKRI yang Memiliki 96 persen Wilayah Maritim

28-04-2016 | 15:10 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Provinsi Kepulauan Riau merupakan miniatur dari kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang wilayahnya merupakan 96% terdiri dari wilayah maritim atau laut.

Peraturan Menteri KKP No 2 Tahun 2015 Hilangkan Mata Pencaharian Nelayan

27-04-2016 | 15:10 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Pukat Heula dan Pukat Tarik pada spesififkasi kapal 30GT tanpa didahului evaluasi preparasi dan adaptasi, serta transisi kebijakan sesuai kondisi di lapangan telah berakibat hilangnya mata pencaharian komunitas nelayan secara nasional.

Peran dan Fungsi MPR RI Minta Dikembalikan sebelum Ada Amandemen

27-04-2016 | 12:35 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Peran dan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI diharapkan dikembalikan sebelum adanya amandemen UUD 1945, karena kedudukan MPR saat ini bukan sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya.