PKP
Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

DPRD dan Pemprov Kepri Adukan Masalah Pengelolaan Parkir Kapal ke DPD RI

23-06-2016 | 16:22 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) mendatangi DPD RI untuk mengadukan masalah parkir kapal atau labuh jangkar yang diajukan dalam rangka mendapatkan retribusi daerah, namun ditolak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena dianggap daerah tidak berwenang.

DPD RI Harap Ada Sistem Pencegah Kekerasan Seksual di Sekolah

22-06-2016 | 18:10 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Komite III DPD RI Hardi Slamet Hood mengatakan, DPD sangat serius mencari solusi maraknya kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak dan perempuan di berbagai daerah.

 

Provinsi Kepri masih Digolongkan Tertinggal dan Terisolisasi

22-06-2016 | 17:58 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite I DPD RI menyatakan provinsi perbatasan seperti Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih dalam kondisi tertinggal dan terisolasi sehingga harus dikembangkan dengan regulasi dan perencanaan yang matang.

Haripinto Sebut TPID Terus Kendalikan Harga Jelang Lebaran

21-06-2016 | 13:22 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator Haripinto Tanuwdjaja mengatakan, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus melakukan pemantauan terhadap gejolak harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran yang mulai merangkak naik.

Hardi Hood Gandeng Penyuluh Agama Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan

20-06-2016 | 13:41 WIB

BATAMTODAY.COM, Batam - Anggota MPR RI Hardi Selamat Hood asal Kepri menyatakan siap untuk menggandeng penyuluh agama yang berada di bawah naungan Kantor Kementerian Agama di lingkup Provinsi Kepri guna menyosialisasikan empat pilar kebangsaan.

Senator Hardi Hood Tegaskan Pentingnya GBHN sebagai Model Pembangunan Terbaik

20-06-2016 | 13:05 WIB

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Wacana menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) terus digaungkan anggota MPR RI asal Kepri, Hardi S Hood, sebab sistim GBHN dinilai sangat diperlukan sebagai acuan kerja pemerintahan secara berkesinambungan, terutama untuk menata ‎sistem demokrasi.

DPD RI Sayangkan Pemerintah Batalkan Perda Larangan Miras

19-06-2016 | 12:22 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Walau pemerintah sudah membantah adanya pencabutan Perda bernuansa Islami dan Perda Pelarangan Miras, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) meminta pemerintah mendengar pendapat daerah. Dia juga meminta publik di daerah, baik tokoh agama atau tokoh masyarakat yang di daerahnya terdapat Perda bernuansa Islami dan Perda Pelarangan Miras diminta mengirim surat kepada Presiden dan Kemendagri.

 

GBHN Diperlukan Reformulasi agar Perencanaan Pembangunan Tak Menyimpang

17-06-2016 | 14:58 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator Haripinto Tanuwidjaja mengatakan, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah mengalami perubahan pasca reformasi, termasuk mengubah tugas dan wewenang MPR yang tidak lagi sebagai lembata tertinggi negara.