Wartaburuh

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Mulai 1 Januari 2017, pengawasan terhadap tenaga kerja menjadi wewenang Pemerintah Provinsi dan bukan lagi kabupaten/kota seperti tahun-tahun sebelumnya. 

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi Provinsi Kepri, Tagor Napitupulu, mengatakan dari 7 Kabupaten/Kota di Kepri, baru 3 daerah yang mengajukan penetapan Nilai Upah Minimum Kabupaten/Kotanya (UMK) ke Provinsi Kepri. Sementara empat daerah lainnya, Lingga, Anambas dan Batam, Tanjungpinang, hingga saat ini belum selesai dibahas. 

BATAMTODAY.COM, Dabosingkep - Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Lingga yang membahas Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Lingga tahun 2017 di One Hotel Dabosingkep menetapkan, besaran UMK Lingga 2017 sebesar Rp 2.382.953 usulan ini naik sebesar Rp 181.583 atau 8,25 persen dari UMK tahun 2016 yakni Rp 2.201.010.

BATAMTODAY.COM, Batam - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menolak hasil pembahasan Dewan Pengupahan Kota (DPK), yang telah menyepakati angka UMK Batam tahun 2017 sebesar Rp3.241.125. FSPMI, menginginkan agar UMK tahun 2017 ditetapkan pada angka Rp3,5 juta.

BATAMTODAY.COM, Batam - Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan, setelah diputuskan UMK Batam sebesar Rp3.241.125 selanjutnya dibahas tentang Upah Minimum Sektoral (UMS) 2017 oleh Bipartit.

BATAMTODAY.COM, Batam - Pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2017 oleh Dewan Pengupahan Kota (DPK), yang berlangsung beberapa kali di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sekupang, telah usai. Tahun depan, buruh Batam akan menerima gaji sebesar Rp3.241.125.

BATAMTODAY.COM, Batam - Perjuangan buruh menuntut kenaikan UMK (Upah Minimum Kota) Btam 2017 mendapat dukungan dari anggota DPRD, Udin P Sihaloho. Tetapi, ia mengaku tak setuju jika Peraturan Pemerintah (PP) 78 tahun 2015, tentang pengupahan harus dicabut.

BATAMTODAY.COM, Bintan - Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bintan, Hasfarizal Handra mengungkapkan, masih ada perusahaan di Bintan yang bandel dan tidak mendaftarkan karyawannya ke Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Sikap perusahaan bandel tersebut menurutnya sudah menyalahi aturan yang diberikan Pemerintah.