Wartaburuh

BATAMTODAY.COM, Batam - Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2017 mulai dibahas. Pemerintah Kota Batam, melalui Dewan Pengupahan Kota dan Serikat Buruh mulai melakukan pembahasan perdana di kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di Sekupang.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Semua tentunya tahu bahwa tugas pasukan kuning atau petugas kebersihan di Kota Tanjungpinang dan di kota lain, merupakan tugas berat tang saban hari bergelut dengan sampah dan debu. Mereka juga tak menghiraukan hujan maupun panas.

BATAMTODAY.COM, Batam - Presiden F-SPMI, Said Iqbal akan menghadiri Konsolidasi Akbar yang akan digelar Hotel PIH Batam, Kamis (13/10/2016).

BATAMTODAY.COM, Anambas - Besok, Rabu (5/10/2016), Serikat Pekerja Conocophillips Indonesia (SP COPI)‎ akan menggelar aksi mogok kerja di empat titik, yakni di Kantor Conocophillips Indonesia, Jalan TB Simatupang Kav 1B Cilandak Jakarta Selatan, Kantor Cilandak Receiving Facility di Cilandak Commercial Estate Jakarta Selatan, Kantor Jakarta Staging Area di Jalan Industri no 3 Kalijapat 2 Tanjung Priok Jakarta Utara, dan Area Operasional Conocophillips Indonesia di Lapangan Offshore Operations Block B Natuna Sea (Matak Base, Belida, Hang Tuah, Instan FSO, Belanak FPS0, Kerisi dan Nort Belut).

BATAMTODAY.COM, Karimun - Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (F-SPMI) Kabupaten karimun di Kantor DPRD Karimun pada Kamis (29/9/2016) berlangsung tertib dan aman.

BATAMTODAY.COM, Batam - Unjuk rasa ribuan buruh di Kantor Wali Kota Batam berakhir setelah perwakilan melakukan pertemuan dengan Wali Kota, DPRD Batam, Kapolresta Barelang, dan Kadinaker Kepri maupun Batam, Kamis (29/9/2016) siang.

BATAMTODAY.COM, Batam - Kapolda Kepri Brigjen Sam Budigusdian berharap agar demo buruh di Kepri khususnya Batam dapat berlangsung dengan tertib untuk menciptakan suasana yang kondusif.

BATAMTODAY.COM, Batam - Kantor Wali Kota Batam, Kamis (29/9/2016) akan dikepung ribuan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Mereka akan mendesak Pemerintah pusat melalui Pemerintah daerah membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015, tentang pengupahan.