Nasional

BATAMTODAY.COM, Rembang - Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas meminta program Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) sudah mulai diimplementasikan ke masyarakat mulai November 2023. Menag minta program GKMN digelar secara serentak.

BATAMTODAY.COM, Rembang - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta madrasah saat ini harus bertransformasi sebagai lembaga yang bukan saja terpaku pada keilmuan agama saja. Tetapi juga harus mampu adaptif terhadap teknologi digital.

Hal ini disampaikan Menag saat menjadi narasumber pada Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) yang digelar di Rembang, Jawa Tengah.

BATAMTODAY.COM, Mataram - Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Al-Azhar (Unizar) bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar kuliah umum yang mengangkat tema 'Masa Depan Profesi Hukum di Era Kecerdasan Buatan'.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian PPN/Bappenas telah menyepakati agar dasar hukum Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) akan mengacu pada Kerangka Satu Data Indonesia.

Data pendataan awal Regsosek yang dilakukan BPS telah selesai dan dilaporkan/diserahkan ke Bappenas.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Umum PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat Hendry Ch Bangun menyatakan PWI segera menggencarkan lagi pelatihan jurnalistik untuk wartawan ke pelbagai daerah di Indonesia.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya menyita sejumlah dokumen milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyitaan dokumen ini, dilakukan penyidik usai menerima berkas terkait dengan kasus dugaan pemerasan pimpinan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dominasi platform digital yang seolah tidak terbendung, dianggap menjadi salah satu penyebab merosotnya pendapatan media dalam lima tahun terakhir ini. Bagaimana tidak, saat ini memasang iklan di media sosial sangat jauh lebih murah, dibanding di media massa.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang terlibat konflik kepentingan seharusnya tidak boleh ikut memutuskan suatu perkara atau permohonan uji materi.

"Dalam pengadilan itu ada asas-asas sebenarnya, misalnya, yang paling terkenal itu kalau suatu perkara terkait dengan kepentingan diri sendiri, keluarga, punya ikatan kekeluargaan, maupun hubungan kepentingan politik, itu hakim tidak boleh mengadili," ujar Menko Polhukam, Mahfud MD, di Jakarta, Senin (23/10/2023).