Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

MPR Minta Kepala Daerah Lain Tak Tiru Bupati Ngada Blokir Bandara

23-12-2013 | 16:24 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pimpinan MPR meminta kepala daerah lain tidak meniru langkah Marianus Sae, Bupati Ngada, Nusa Tengara Timur (NTT), yang memblokir bandara Turolelu Soa karena tidak mendapatkan tiket untuk pulang ke Ngada dari Kupang.


Menpera Ingin PNS Punya Rumah Sendiri

21-12-2013 | 12:48 WIB

BATAMTODAY.COM, Bogor - Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Djan Faridz, berkeinginan agar pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia memiliki rumah sendiri sehingga kesejahteraan para abdi negara bisa lebih meningkat.

Banjir Bengawan Solo di Bojonegoro, 1.675 Jiwa Mengungsi

20-12-2013 | 19:43 WIB

BATAMTODAY.COM - Banjir meluapnya Sungai Bengawan Solo memasuki hari keenam dari Minggu (15/12/2013) hingga Jumat (20/12/2013). Sebanyak 100 desa dari 15 kecamatan terendam banjir. 8.562 KK tergenang banjir dimana 1.675 jiwa mengungsi.

UU Desa Disahkan, Kepala Desa Harus Siap Diaudit oleh BPK

20-12-2013 | 15:54 WIB

BATAMTODAY.COM - Disahkannya Undang-Undang Desa (UU Desa) membawa angin segar bagi Desa di Indonesia karena akan lebih banyak mengalirkan dana ke Desa, sehingga diharapkan penduduk di desa bisa lebih sejahtera.

Ingin Birokrasi Profesional, DPR Sahkan UU Aparutur Sipil Negara

20-12-2013 | 13:16 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPR dan pemerintah, akhirnya menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk disahkan menjadi Undang-undang (UU). Pengesahan UU ASN itu dilakukan di Rapat Paripurna, kemarin yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung.

Sahkan RUU Desa, DPR Peringatkan Perangkat Desa Agar Tak Masuk Penjara

18-12-2013 | 16:37 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - RUU tentang Desa akhirnya disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR RI Rabu (18/12/2013) dimana setiap desa diusulkan mendapat alokasi anggaran Rp3 miliar.

DPR Sahkan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

18-12-2013 | 16:32 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Rapat paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 27/Tahun 2007.

Nah, Terima Amplop dari Pengantin Penghulu Wajib Lapor

18-12-2013 | 15:54 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Mohammad Jasin, menegaskan tidak ada batasan minimal yang diperbolehkan penghulu menerima pemberian di luar biaya nikah resmi. Penghulu wajib melapor bila menerima amplop dari pengantin maupun keluarga pengantin.