Hukum & Kriminal

Batamtoday, Jakarta-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta segera menetapkan Jaksa Agung definitif pada Senin (15/11) nanti untuk menjamin kewibawaan dan kewenangan lembaga Jaksa Agung yang selama ini ini masih dipegang oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Batamtoday, Jakarta - Transparency International Indonesia (TII) melansir Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2010 terhadap 50 kota, Selasa (9/11/2010) lalu, menempatkan Kota Batam sebagai kota terkorup nomor 30 dengan IPK 4,73, sedangkan Tanjungpinang bertengger di posisi 35 denngan IPK 4,55.

JAKARTA-Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menvonis mantan Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Riau Asral Rahman, sesuai tuntutan Jaksa Penutut Umum (JPU) KPK, meskipun diwarnai perbedaan pendapat atau dessenting opinion salah satu anggota Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nani Indrawati.

Jakarta-Pabrik shabu yang diungkap Mabes Polri di Penjaringan, Jakarta Utara mengindikasikan Indonesia sebagai produsen narkoba dengan sindikat bertaraf Internasional. Demikian dikatakan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Pol Ito Sumardi di lokasi kejadian, Jumat (11/05/2010).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Mabes Polri menetapkan empat tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen mobil mewah di Batam yakni berinisial AW, VS, HS dan Har alias Ah.

Saat ini tersangka Ah masih diperiksa oleh Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri," kata Kabag Penum Polri, Kombes Pol Marwoto Soeto di Jakarta, Rabu (3/11/2010).

Tanjungpinang-Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjungpinang, Selasa (2/11)  melepas mobil Toyota Fortuner milik Ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi yang  ditahan setelah terjaring razia di Simpang Pamedan, Senin (1/11).

Jakarta-Polri bertekad akan memperbaiki layanan publik, khususnya layanan pembuatan SIM dan SKCK,menyusul masih rendahnya indeks integritas nasional Polri tahun 2010 berdasarkan hasil survei KPK. Karena itu, Polri meminta KPK menindak polisi yang korup dan meminta masyarakat tidak menyuap polisi.

Jakarta - Dalam rangka optimalisasi pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya menelusuri akar permasalahan korupsi di sektor pelayanan publik serta mendorong dan membantu lembaga publik mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah dan layanan yang rentan terjadinya korupsi. Salah satu metode yang digunakan adalah kegiatan Survei Integritas Sektor Publik.