JAKARTA, batamtoday - Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menuding ada pihak tertentu yang berupaya mengganggu pelaksanaan e-KTP (kartu tanda penduduk eletronik) agar gagal diterapkan. Karena itu, Kemendagri minta dukungan semua pihak agar pelaksanaan e-KTP berjalan sukses dan mencapai target 70 juta pada 2012.

"Ada pihak tertentu yang berupaya mengganggu pelaksanaan e-KTP. Padahal, pemerintah sedang mengintensifkan pelaksanaannya hingga ke 197 kabupaten/kota. Pemerintah butuh dukungan dari semua komponen bangsa untuk menyukseskannya. Pemerintah tak mungkin bisa mengerjakan ini sendiri jika tak didukung kita semua ini," kata Raydonnyzar Moenek, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri di Jakarta, Senin (31/10/2011).

Kapuspen Kemendagri meminta pihak-pihak yang mengkritrik pelaksanaan e-KTP seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun anggota DPR harus berlandaskan pada data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Tudingan itu, lanjutnya, jangan berlandaskan pada kepentingan kelompok yang tidak memiliki data dan fakta. bukan sekedar tudingan yang bisa menghambat pelaksanaan e-KTP.

"Seyogianya kritikan itu harus berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, jangan berlandaskan pada kepentingan kelompok. Sebaiknya kritikan itu bukan berlandaskan kepentingan untuk mengganggu pelaksanaan e-KTP," kata Donny - sapaan akrab - Raydonnyzar.

Donny menegaskan, apabila kritik yang disampaikan itu tidak berdasarkan data dan fakta yang akurat, bisa disinyalir bahwa itu hanya merupakan fitnah dengan tujuan yang kurang baik. "Apabila kritik yang disampaikan tidak berdasarkan data dan fakta yang akurat, maka bisa merupakan fitnah,"katanya.

Anggota Komisi II DPR Akbar Faisal mengingatkan pemerintah agar menata Nomor Induk Kependudukan (NIK) karena memermudah implementasi e-KTP  berjalan lancar. Berdasarkan NIK yang rapi, diharapkan realisasi e-KTP di lapangan tak menemui kendala. "DPR melalui Komisi II akan intensif mengawasi pelaksanaan e-KTP. Implementasi e-KTP jangan sampai kendor akibat persoalan yang terjadi di lapangan," kata Akbar.

Dengan penataan e-KTP, Akbar berharap pelaksanaan e-KTP dapat berjalan sukses dan membawa manfaat besar bagi masyarakat. Politisi Partai Hanura ini mengaku optimis implementasi e-KTP bisa sesuai target dan Mendagri Gamawan Fauzi tidak perlu mundur pada 2012. "Hanura optimis implementasi berjalan sukses dan targetnya akan tercapai pada tahun 2012," katanya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II Nurul Arifin dari F-PG. Nurul meminta masyarakat optimis mengenai pelaksanaan e-KTP dapat berjalan sukses. "Pelaksanaan e-KTP membutuhkan komitmen tinggi dan penanganan serius, untuk itu kita imbau masyarakat harus optimis agar pelaksanan e-KTP bisa berjalan sukses," kata Nurul. 

Nurul menilai masalah teknis yang masih menjadi kendala akan dapat teratasi dengan baik. Menurut Nurul, pernyataan Gamawan Fauzi terkait kesiapannya untuk mundur dari posisi Mendagri sudah cukup memberikan garansi  serius dalam menjalankan proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

"Kita sabar dulu, Pak Menteri kan sudah mengatakan, jika 2012 tidak selesai maka dia akan mundur. Masalah teknis di lapangan, baik secara operasional dan SDM, bisa diberikan solusi dengan pendampingan di lapangan oleh kemdagri atau distibutor alatnya," katanya.