BATAMTODAY.COM, Bintan - Rokok khusus kawasan bebas atau non cukai tengah beredar luas di wilayah Bintan, kendati Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Free Trade Zone (FTZ) Bintan belum mengeluarkan kuota untuk tahun 2017 ini.

Ironisnya, rokok FTZ yang tengah beredar luas di kalangan masyarakat itu telah menggunakan lebel "Khusus Kawasan Bebas Bintan", padahal pemakaian lebel tersebut baru sebatas wacana pihak BPK-FTZ Bintan. Fakta ini ditemukan pada salah satu rokok non cukai merek Jes Mild yang beredar luas di Bintan dengan memakai label "Khusus Kawasan Bebas Bintan".

Banyak pihak yang mempertanyakan fakta ini. Ada yang menduga mafia rokok FTZ memiliki kaki tangan di BPK-FTZ Bintan, sehingga wacana penggunaan label "Khusus Kawasan Bebas Bintan" bocor dan langsung digunakan. Selain itu, ada juga dugaan pemain rokok FTZ bekerjasama dengan oknum di BPK-FTZ Bintan.

"Kami juga bingung dari mana asalnya. Kami tidak pernah mengeluarkan dengan tulisan demikian. Label yang kami keluarkan selama ini hanya bertuliskan "Khusus Kawasan Bebas" saja dan tidak ada tambahan Bintan di belakangnya," terang M. Saleh Umar, Wakil Ketua BPK FTZ Bintan, Selasa (21/3/2017).

Untuk penggunaan label "Khusus Kawasan Bebas Bintan", kata Saleh, baru tahap perencanaan dan masih dalam pengkajian mendalam terkait kuota rokok FTZ. "Hingga saat ini, kita belum mengeluarkan kuota rokok FTZ. Yang pasti, kami menggunakan prinisip kehati-hatian dalam menetapkan kuota rokok untuk tahun ini," ungkap Saleh lagi.

• Baca juga: Kuota Melimpah Rokok FTZ Tanjungpinang, Bayi dan Anak Pun Dijatah 4 Bungkus Per Hari

Rencananya tahun ini, lanjutnya, untuk menutup peredaran rokok di luar kawasan FTZ, BP Bintan mendesain label rokok khusus kawasan bebas dengan menyematkan nama Bintan dalam labelnya.

"Jadi, jangan heran nanti, saat membeli rokok di pasaran, khusus kawasan bebas, labelnya bertuliskan Khusus Kawasan Bebas Bintan. Kalau menemukan ada rokok yang bertuliskan khusus kawasan bebas marak di Bintan, namun tak ada tulisan Bintannya, berarti itu yang salurkan bukan dari perusahaan yang memiliki kuota Bintan, bisa saja datangnya dari luar," tutur Saleh.

Sebelumnya, Bupati Bintan Apri Sujadi telah memastikan, Pemkab Bintan belum mengeluarkan kuota rokok FTZ tahun 2017. "Yang jelas, kita belum keluarkan karena masih dilakukan pengakajian kebutuhan serta azas kepatutan, kata Bupati Apri, Selasa (21/3/2017).

• Baca: Pemkab Bintan Belum Keluarkan Kuota Rokok Tahun 2017

Tokoh masyarakat Bintan, Sahat Simanjuntak menilai, apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua BP Bintan, jelas sebagai bukti lemahnya pengurus BPK Bintan itu sendiri. Artinya, kalau memang merasa tidak mengeluarkan atau pun belum, pihak BP Bintan jangan berpangku tangan. Namun harus mengambil sikap.

"Jangan pertontonkan kepada masyarakat sebuah kelalaian dari kinerja pengurus sendiri. Harusnya pihak BP Bintan ambil sikap, dengan ada peredaran rokok khusus kawasan yang dengan sendirinya mencetak label "khusus kawasan bebas Bintan"," tegasnya.

Karena dengan beredarnya rokok khusus kawasan bebas Bintan yang memakai label "Khusus Kawasan Bebas Bintan", tanpa izin dan sepengetahuan BPK Bintan, jelas sebuah pemalsuan dan bentuk penzoliman terhadap BPK FTZ Bintan.

Dan jika dibiarkan, tidak bisa disalahkan kalau masyarakat menilai BPK Bintan, justru terlibat di dalamnya. Sehingga label dan kuota belum ditetapkan, tapi sudah bisa beredar luas.

"Bupati bersama stakeholder dan aparat penegak hukum lainnya, harusnya tidak tinggal diam. Jangan justru terkesan mengamini hal yang ilegal menjadi legal," pungkasnya.

Editor: Gokli