BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepolisian proaktif untuk mengusut dugaan penyadapan terhadap dirinya.

SBY merespons klaim tim pengacara Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengenai kepemilikan bukti percakapan antara SBY dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menganggap, informasi yang beredar soal dugaan penyadapan itu belum bisa dipastikan kebenarannya.

"Saya pikir sumber masalahnya harus didalami dulu. Kok bisa ada penyampaian informasi merujuk pada media. Tapi validitasnya bagaimana," ujar Boy di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (2/2/2017).

Boy mengatakan, pihaknya akan mencermati perkembangan informasi yang ada, sebelum menyimpulkan itu merupakan tindak pidana yang perlu ditindaklanjuti.

Saat ini, polisi masih akan memastikan validitas data dan bukti yang dijadikan dasar Ahok beserta pengacaranya. Polisi belum memiliki dugaan adanya penyadapan.

"Kalau menduga adanya proses itu (penyadapan), rasanya lompatannya terlalu jauh," kata Boy.

Boy meminta pihak Ahok memperjelas bukti percakapan yang dimiliki. Jika bukti itu berupa rekaman sadapan ataupun transkrip sebagaimana yang diduga SBY, polisi akan menentukan langkah selanjutnya.

"Yang perlu diklarifikasi sumber awal dulu. Mereka yang pertama kali sampaikan informasi perlu perjelas tentang apa," kata Boy.

Sebelumnya, SBY menganggap, dalam konstitusi mana pun, penyadapan tanpa adanya izin pengadilan merupakan tindakan illegal.

Presiden keenam RI itu beranggapan, kasus yang menimpanya dapat diusut oleh aparat berwajib tanpa perlu menunggu adanya laporan terlebih dahulu.

“Saya bermohon sebagai warga negara biasa, teman-teman kalau memang pembicaraan saya kapan pun, kalau kemarin pembicaraan saya dengan Pak Maruf Amin, maka saya berharap pihak kepolisian, pihak kejaksaan dan pihak pengadilan menegakkan hukum sesuai UU ITE,” kata SBY.

Informasi percakapan itu terungkap saat persidangan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Ahok, Selasa (31/1/2017).

“Saya khawatir kalau saya tidak mendapatkan (transkrip), sangat mungkin transkrip itu ditambah atau dikurangi percakapannya. Karena mereka mengatakan punya transkrip,” kata SBY.

Penyadapan Bukan Delik Aduan, SBY Minta Penegak Hukum Bergerak

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar aparat penegak hukum mengusut kasus dugaan penyadapan yang menimpanya.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (Sumber foto: CNN)

Sebagai salah satu warga negara, ia menegaskan, dirinya memiliki hak yang sama di mata hukum sesuai aturan di dalam konstitusi dan UUD 1945.

“Saya hanya mohon itu supaya rakyat bisa mendapatkan keadilan dan tegaknya hukum. Dan mulai hari ini, saya akan menindaklanjuti sikap aparat hukum karena ini bukan delik aduan,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menambahkan agar pihak Basuki Tjahja Purnama atau Ahok dapat memberikan transkrip percakapan antara dirinya dengan Ketua Umum MUI Maruf Amin.

Informasi percakapan itu terungkap saat persidangan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Ahok, Selasa (31/1/2017).

Sumber: CNN
Editor: Udin