Jakarta, batamtoday - Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dibawah pimpinan HM Sani, selain mengecewakan dalam peringkat penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dan daerah otonom hasil pemekaran juga miskin prestasi.

Hal itu dapat dilihat dengan tidak mendapatkan penghargaan Anugerah Pemberdayaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang diadadakan Kementerian Dalam Negeri.

Penghargaan tersebut justru jatuh ketangan Gubernur Riau Rusli Zainal dan Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Indra Muklis Adnan mendapat penghargaan dalam Anugerah Pemberdayaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran A 2011. Penghargaan tersebut, langsung diserahkan Mendagri Gamawan Fauzi kepada Gubri dan Bupati Inhil kepada keduanya, setelah mereka dianggap berhasil Pembina Terbaik Nasional untuk kategori Pendamping Lokal Pembina Terbaik Nasional.

Selain Gubri dan Bupati Inhil, penghargaan juga diberikan kepada Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dan Bupati Ngada Nusa Tenggara Timur (NTT) Marianus Sae, untuk Pembina PNPM Mandiri Terbaik Nasional tingkat Provinsi dan Pembina PNPM Mandiri Integrasi Terbaik Nasional tingkat Kabupaten.

Bibit Waluyo selaku Gubernur Jateng juga menyabet tiga penghargaan lainnya, yakni Pembina Terbaik Nasional kategori Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Perencanaan Pembangunan Desa (PPD) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BAKD).

Untuk kategori UPK sendiri, penghargaan diberikan kepada UPK Wonosalam, Kabupaten Demak, Jateng. Sedangkan penghargaan PPD diberikan kepada Kepala Desa Pandasari dan Kecamatan Serueng, Kabupaten Kebumen, Jateng. Sementara penghargaan BAKD diberikan kepada BAKD Jatinom, Kabupaten Klaten, Jateng. Selajutnya, kategori penghargaan Pendamping Lokal diberikan kepada Syamhudi dari Kabupaten Inhil, Provinsi Riau.

Penghargaan lain juga diberikan kepada Kabupaten Banteang, Sulawesi Selatan dan Blitar, Jawa Timur untuk kategori PL. Sedangkan penghargaan BAKD lainnya diberikan Kabupaten Kediri, Jawa Timur dan Tabanan, Bali. Untuk kategori PPD lainnya, penghargaan diberikan kepada Kabupaten Batanghari, Jambi dan Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Sementara untuk PPK lainnya, disandang Kabupaten Musi Rawas dan Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Selain memberikan penghargaan Anugeraha Pemberdayaan, pada kesempatan itu juga Mendagri membuka Rakernas Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka sosialisasi PNPM Mandiri TA 2011. Mendagri mengatakan, dalam rakernas ini akan menyusun program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah, khususnya melalui PNPM Mandiri.

"Jadi tujuan pelaksanaan rakernas adalah untuk menguatkan koordinasi dan kesamaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam rangka pengokohan proses pembangunan partisipatif dari desa, melalui PNPM Mandiri," kata Mendagri.
 
Sementara Wapres Boediono yang hadir membuka Rakernas itu mengatakan, pemerintah tetap akan melanjutkan terus melanjutkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri hingga akhir masa pemerintahan 2014 mengingat hasil yang diperoleh cukup memuaskan.

“Ini adalah program yang baik dan langsung menyentuh masyarakat. Kalau dulunya program ini akan dikurangi. Tapi kita putuskan, Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono, red)memutuskan program ini harus dilanjutkan. Itulah keputusan pemerintah, paling tidak hingga akhir masa pemerintahan ini,” kata Wapres. 

Bahkan menurut Wapres Boediono, bila ada dana yang memungkinkan, maka pendanaan program ini akan dilanjutkan.

Wapres menambahkan saat krisis terjadi 1998, pemerintah membuat program pemberdayaan masyarakat berupa program pengembangan kecamatan (PPK).  Program tersebut ditujukan untuk membangun masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

PPK tersebut, menurut Boediono merupakan cikal bakal dari PNPM Mandiri. Hasil dari PPK yang pertama kali dilaksanakan di Karanganyar pada 1998 ternyata cukup menggembirakan, sehingga proyek tersebut kemudian dikembangkan ke berbagai daerah.

Wapres menambahkan dirinya akan mengawasi secara langsung PNPM Mandiri tersebut. PNPM Mandiri menurut Wapres telah menunjukkan hasil yang bermanfaat dalam mengurangi kemiskinan, dan sekaligus menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Rakernas tersebut dihadiri oleh 1.350 orang yang terdiri atas  gubernur, bupati/walikota, ketua komisi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di provinsi dan kabupaten/kota seluruh tanah air,  tim koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Nasional.

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program dibawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjend PMD.

PNPM Mandiri Perdesaan pada 2011 mencakup 5.020 di 32 provinsi. Total alokasi dana dalam bentuk bantuan langsung masyarakat sebesar Rp8,268 triliun yang terdiri atas alokasi APBN Rp6,627 triliun dan APBD Rp1,640 triliun.

Pada tahun lalu, program ini mampu mendanai 363 ribu lebih kelompok kegiatan ekonomi produktif, membangun jalan desa sepanjang 51.731 km, membangun 6.571 jembatan, membangun 31.458 unit air bersih, 2.798 unit pasar desa dan menyerap 4,5 juta lebih tenaga kerja.