Batam, batamtoday - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Aida Zulaikha Ismeth menyebut alasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi yang menyebut Natuna lebih baik berpisah dari Kepulauan Riau dan bergabung dengan Kalimantan Barat karena menerima aspirasi kelompok tertentu di Kabupaten Natuna yang ingin memisahkan wilayah tersebut dari Provinsi Kepri.

"Ada kelompok tertentu yang ingin pisah dari Kepri. Keinginan tersebut disampaikan ke Mendagri Gamawan Fauzi dan langsung direspon oleh Menteri," kata Aida tanpa menyebut kelompok mana yang dimaksud kepada wartawan di sela-sela pelaksanaan reses anggota DPD di Batam, Senin, 25 April 2011.

Aida mengatakan bersama dengan ketiga anggota DPD asal Kepri lainnya, akan segera melakukan pertemuan dengan Mendagri Gamawan Fauzi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

Sebagai senator yang mewakili provinsi yang 96 persennya merupakan perairan ini, Aida merasa tidak terima apabila Natuna memisahkan diri dari Kepri meski istri mantan Gubernur Kepri Ismeth Abdullah ini mengakui bahwa pembangunan di daerah yang kaya akan gas itu jauh tertinggal dengan daerah lain.

Aida menyebutkan selama ini ada ketimpangan yang terjadi antara pusat daerah terutama menyangkut bagi hasil penjualan gas yang diterima oleh Natuna.

"Bayangkan, Natuna hanya mendapatkan nol koma nol sekian persen dari bagi hasil itu," kata Aida tanpa menyebut rinci prosentase Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas yang diterima Natuna dari Pemerintah Pusat.

Padahal, lanjut Aida, semua masyarakat tahu bahwa Natuna merupakan ladang gas terbesar di dunia dan menjadi penyumbang terbanyak penghasilan, baik Indonesia maupun Kepri sendiri.

Aida yang menjadi wakil ketua Panitia Khusus Perbatasan DPD RI juga menyatakan saat ini sudah terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap daerah-daerah perbatasan seperti Natuna meupun daerah lainnya di Indonesia.

"Pembiaran inilah yang menjadi penyebab daerah perbatasan menjadi bersikap. Hal ini akan membahayakan semangat warga perbatasan dengan jiwa NKRI-nya," ujar Aida.

Sebagai contoh, kata Aida, beberapa waktu lalu ditemukan sekitar 2.000 orang warga Kalimantan Barat yang beralih menjadi warga negara Malaysia karena keinginan agar daerah mereka tidak terpenuhi.

Aida menegaskan pemerintah harus memperhatikan keinginan dan aspirasi masyarakat perbatasan namun juga jangan memperuncing masalah seperti halnya keinginan kelompok tertentu di Natuna yang ingin bergabung dengan Kalimantan Barat dan langsung direspon oleh Mendagri.

Sebelumnya, tiga anggota DPD asal Kepri masing-masing Hardi S. Hood, Jasarmen Purba dan Zulbahri telah mengecam pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi yang menyebut Natunan lebih layak bergabung dengan Kalimantan Barat daripada Kepri.