Batam, batamtoday - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kepulauan Riau (Kepri) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mencabut ucapannya terkait wacana pemisahan Natuna dari Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan bergabung dengan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Mendagri juga diminta untuk meminta maaf kepada masyarakat Kepri, khususnya Natuna.

"Ucapan ini tidak layak dikemukakan oleh seorang Mendagri, maka itu kita minta untuk mencabut ucapaannya itu karena telah meresahkan masyarakat Kepri, khususnya Natuna," ujar Hardi S Hood kepada wartawan, Sabtu, 23 Maret 2011 di Hotel Harmoni One.

Hardi menambahkan, dari struktural sejarah saja, wilayah Natuna sudah merupakan bagian dari Kepri, bahkan sejak Kepri masih menyatu dengan Provinsi Riau. Sehingga tidak ada dasarnya Natuna harus pisah dari wilayah Kepri.

"Apa yang telah diucapkan Gamawan sebagai seorang Mendagri, merupakan pembelajaran politik yang tidak baik untuk masyarakat, dan telah menjadi polemik di tengah masyarakat Kepri. Secara pribadi, saya dari DPD Kepri yang mewakili aspirasi rakyat di Kepri ini meminta kepada Mendagri untuk meminta maaf kepada masyarakat Kepri khusunya Natuna,' ujar Hardi

Terlebih lagi, lanjut Hardi, masyarakat Natuna itu sendiri sudah mendarah daging sebagai bagian dari Kepri, jadi tidak ada alasan Mendagri untuk menyatukan Natuna ke wilayah Kalimantan Barat.

Kalaupun terjadi pemisahan wilayah Natuna dari Kepri, sambung Hardi, itu harus merupakan permintaan dan desakan dari masyarakat Natuna sendiri, bukan dari seorang pejabat negara yang tidak memiliki dasar menyatakan memisahkan kabupaten kaya sumber daya alam itu dari Kepri.

Hardi juga menyoal pernyataan Mendagri, yang menyatakan Kepri sibuk memperebutkan Pulau Berhala dari Provinsi Jambi. "Selama ini kita yang berada di Kepri tenang-tenag aja kok, bahkan selama ini mereka (Jambi-red) yang sibuk merebut Pulau Berhala dari kita. Atau mereka merebut wilayah kita karna ada unsur politik yang dapat menguntungkan mereka secara pribadi?" ujar Hardi lagi.

Anggota DPD Kepri Jasarmen Purba juga menghujat pernyataan Mendagri yang telah memberikan pelajaran politik tidak baik kepada masyarakat. "Mendagri jangan asbun (asal bunyi), karena apa yang diucapkannya telah meresahkan masyarakat, yang artinya memberikan pelajaran politik tidak baik kepada masyarakat," ujar Jasarmen.

Senada dengan Hardi, Jasarmen juga mengatakan, dari kronologis sejarah Natuna bukan bagian dari Kalbar termasuk Pulau Berhala  yang diperebutkan Provinsi Jambi saat ini.

"Apa yang telah dikatakan Mendagri apakah selama ini telah berkoordinasi dengan pemerintah Kepri dan kepada masyarakat Natuna sendiri?. Kalau belum ada, Mendagri jangan asbun, karena dengan perkataannya telah meresahkan masyarakat," tegas Jasarmen.

Sementara itu anggota DPD Kepri lainnya yakni Zulbahri berpendapat, sebelum Mendagri menyampaikan perkataannya kepada masyarakat sebaiknya membuat sebuah kajian atau riset dari berbagai lembaga yang membidangi hal ini, jadi tanpa sebuah kajian langsung, Mendagri mengatakan Natuna lebih layak beralih ke Kalbar.

"Apa dasar statetment Mendagri yang tidak memiliki dasar dari kajian. Apa maksudnya,?" tanya Zulbahri.

Zulbahri juga mengherankan kepada Mendagri, kenapa hanya wilayah Kepri yang menjadi sample, kan masih banyak Provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang lain.

Ketiga anggota DPD Kepri ini juga mengatakan selama ini Mendagri telah meresahhkan masyarakat sebanyak dua kali, pertama kepada masyarakat Yogyakarta yang diusik status keistimewaannya dan kedua, kepada masyarakat Kepri soal Natuna.

Zulbahri meminta sebaiknya Mendagri lebih memperhatikan pertumbuhan wilayah Natuna menyangkut transportasi dan keamanan di laut Natuna, karena saat ini saja, aparat keamanan di laut resah karena minimnya peralatan untuk mengamankan wilayah laut Natuna.

"Mendagri sebaiknya lebih memperhatikan perekonomian Natuna dan lebih memperhatikan pengamanan di laut, bukannya membuat polemik di tengah-tengah masyarakat Natuna," ujar Hardi.

Dengan adanya statement Mendagri ini, DPD Kepri akan mempertanyakan maksud dan tujuan Mendagri saat paripurna di Gedung DPR RI mendatang, meskipun perkataan tersebut sudah dicabut dengan disertai permintaan maafnya di media.

"Hal yang telah meresahkan masyaralat Kepri khususnya Natuna tetap akan kita pertanyakan saat raptr paripurna mendatang," terang ketiga anggota DPD Kepri ini.