Pro Kontra Rencana Penyesuaian Pajak-pajak Daerah

Batam, batamtoday - Ketua Tim Panitia Khusus (Pansus), Yudi Kurnain yang membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pajak-pajak daerah mengaku tidak mengerti soal pajak.

Hal tersebut jelas dikemukakan legislator asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu sendiri saat memberikan pandangan mengenai proses pembahasan pajak-pajak daerah dalam agenda "Diskusi Akademis Soal Pajak-Pajak Daerah" yang digagas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA), Rabu 30 Maret,  tadi malam yang juga dihadiri Ir Cahya, Ketua Assosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kepri, Marzuki dan Amsakar mewakili Pemko Batam, Ade P Nasution, Purek I UNRIKA, Nada Faza Soraya - Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Batam dan ratusan mahasiswa hukum UNRIKA.

"Saya terus terang saja sebetulnya tidak mengerti soal pajak ini. Hanya karena menjalankan amanah konstitusi tentu DPRD Kota Batam wajib membahasnya," demikian ujar Yudi polos.

Meski mengaku tak mengerti pajak, masih dalam kesempatan yang sama Yudi tetap menjelaskan asal muasal perlunya dilakukan penyesuaian pajak seperti yang diusulkan Pemerintah Kota (Pemko) Batam, diantaranya adalah sebagai strategi menutup anggaran daerah yang pada tahun 2010 lalu mengalami defisit sebanyak Rp 42 miliar.

Tidak itu saja, legislator yang pada malam itu mengenakan stelan baju batik lengan panjang dengan rambut gondrong terikat pun mengungkapkan adanya desakan yang cukup besar dari kalangan legislatif sendiri agar menetapkan prioritas usulan program baik pembangunan fisik maupun jasa dengan alasan konstituen.

"Banyak kok anggota dewan yang ngotot agar program usulannya jadi prioritas semua. Jadi ya satu-satunya jalan melakukan penyesuaian pajak-pajak daerah ini," ungkapnya.

Untuk itu, Tim pansus pajak-pajak daerah kata Yudi sangat mengharapkan peran aktif masyarakat termasuk kalangan akademisi untuk membantu terwujudnya pengembangan pembangunan yang berkesinambungan.

Yudi juga menyebut agenda diskusi yang digagas pihak UNRIKA tersebut sebagai uji kelayakan publik dan akan menjadi referensi bagi tim pansus dalam pembahasan. "Kita masih tahap mendengar aspirasi dari masyarakat kok," katanya lugas.

Untuk diketahui, terdapat 81 item yang bakal mengalami penyesuaian termasuk bahan-bahan bangunan yang dipastikan akan berdampak langsung pada harga nilai jual rumah di Batam.