Bersihkan Mafia Minyak

Harry Minta Pertamina Ungkap Trader Impor Minyak

JAKARTA, batamtoday - Anggota DPR asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meminta PT Pertamina mengungkapkan nama perantara (trader) impor minyak yang selama ini kerap dituding sebagai mafia minyak yang melakukan penggerogotan uang negara. Selain itu, akibat ulah mafia minyak ini distribusi BBM tidak merata dan kerap terjadi kelangkaan.

”Sekarang ini pembelian minyak mentah dimonopoli (pihak tertentu) dan tidak transparan. Nah, Pertamina harus menjelaskan ke publik posisi dari trader ini. Jika berpotensi menambah ongkos, serahkan saja ke institusi lain yang lebih murah,” kata Harry Azhar Azis di Jakarta, Sabtu (2/6/2012).

Menurut Wakil Ketua Komisi XI ini, Pertamina harus mau menjelaskan harga minyak mentah yang dibeli lewat trader sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat. "Jika ternyata pembelian via trader merugikan keuangan negara, maka Pertamina mesti menggunakan institusi lain yang lebih efisien," katanya.

Sedangkan Ketua F-PKB Marwan Jafar menilai pemerintah jangan hanya meminta rakyat untuk menghemat energi, Namun pemerintah juga harus mampu memberantas mafia migas yang selama ini menjadi penyebab berbagai persoalan migas, khususnya minyak bumi dan gas (migas), di negara ini.

Marwan mengatakan, pemerintah harus mampu mengambil kebijakan yang strategis dan tepat serta mampu melihat akar masalah secara mendasar atas berbagai persoalan yang tengah terjadi di bidang energi, khususnya migas. Ada 3 masalah mendasar yang harus diselesaikan pemerintah demi menuntaskan persoalan migas ini.

Persoalan pertama, dan  yang paling mendasar, adalah semakin mengguritanya oligarki mafia migas. ”Terus terang, kami sepenuhnya mendukung gerakan penghematan energi yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi kami pun meminta pemerintah harus serius, berani dan tegas dalam memberantas mafia migas yang semakin hari semakin menggurita. Merekalah yang selama ini menjadi sebab persoalan migas di Indonesia,” kata Marwan.

Pemerintah, tambahnya, harus berani memutus oligarki para pemain di bidang migas. ”Selain itu, persoalan kedua yang harus dilakukan, pemerintah harus merenegosiasi ulang berbagai kontrak karya dengan berbagai perusahaan asing yang selama ini justru tidak menguntungkan negara dan rakyat kita,” ujar anggota Komisi V DPR ini.

Dua hal tad, katanya, harus disertai keberanian pemerintah dalam mengambil langkah politik demi mengembalikan kedaulatan bangsa di bidang energi sebagai persoalan ketiga yang harus diambil pemerintah.

”Kalau hal-hal tadi dilakukan, maka program penghematan energi yang dicanangkan pemerintah akan berdampak luas terhadap persoalan migas di negara ini. Jadi bukan cuma sebatas kebijakan normatif yang tambal sulam saja,” katanya.

---