BATAMTODAY.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah akan mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021, yaitu 'Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi'.

Hal itu disampaikan Presiden saat menyampaikan Nota Keuangan dan Keterangan Pemerintah mengenai RAPBN 2021 dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, Jumat (14/8/2020).

Melalui tema itu, program pemulihan akan terus dilanjutkan bersamaan dengan reformasi di berbagai bidang. Ia pun mempertegas terdapat empat sektor strategis yang akan difokuskan.

Fokus pertama adalah memercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Kedua, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi.

Ketiga, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital. Keempat, pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.

Menurut Presiden, RAPBN 2021 juga akan mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik, juga efektivitas pemulihan ekonomi nasional, serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan.

Pelaksanaan reformasi fundamental juga dilakukan antara lain reformasi pendidikan, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi sistem penganggaran dan perpajakan.

"Dengan berpijak pada strategi tersebut, pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021, yaitu Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi," kata Jokowi.

Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi juga mengutarakan asumsi indikator ekonomi makro yang dipergunakan sebagai acuan dalam pembangunan ekonomi ditahun mendatang. Adapun pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 4,5 persen hingga 5,5 persen.

"Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama," sambung Jokowi

Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3 persen untuk mendukung daya beli masyarakat. Selain itu Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp 14.600 per dollar AS.

Sementara suku bunga SBN 10 tahun yang diperkirakan sekitar 7,29 persen. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 45 dollar AS per barel. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 705.000 barel dan 1.007.000 barel setara minyak per hari.

Percepatan PEN
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan, Pemerintah akan berfokus mempersiapkan diri pada tahun 2021, guna menghadapi ketidakpastian perekonomian global maupun domestik. Karena itu, kebijakan RAPBN 2021 diarahkan untuk percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi virus Corona (Covid-19).

"Program pemulihan ekonomi akan terus dilanjutkan bersamaan dengan reformasi di berbagai bidang. Karena itu, kebijakan relaksasi defisit melebih 3 persen dari PDB masih diperlukan, dengan tetap menjaga kehati-hatian, kredibilitas dan kesinambungan fiskal," kata Presiden.

Presiden Jokowi menuturkan, karena akan banyak ketidakpastian, RAPBN harus mengatisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik, efektivitas pemulihan ekonomi nasional serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan.

Ia mengatakan, pelaksanaan reformasi fundamental harus dilakukan melalui reformasi pendidikan, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi sistem penganggaran dan perpajakan.

Dengan berpijak pada strategi tersebut, pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021, yaitu Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi.

"Seiring dengan pentingnya kelanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional, pada RAPBN 2021 dialokasikan anggaran sekitar Rp 356,5 triliun yang diarahkan untuk penanganan kesehatan, antara lain pengadaan vaksin antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU," jelasnya.

Kemudian, perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah sekitar Rp 110,2 triliun, melaui program keluarga harapan, kartu sembako, kartu pra kerja, serta bansos tunai.

"Ketiga, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda dengan anggaran sekitar Rp 136,7 triliun yang ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan ICT (information and communication technology), pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi," katanya.

Selanjutnya, Pemerintah juga akan memberikan dukungan kepada UMKM sekitar Rp 48,8 triliun melalui skema subsidi bunga KUR, pembiayaan UMKM, penjaminan serta penempatan dana di perbankan.

Selain itu, pembiayaan korporasi sekitar Rp 14,9 triliun diperuntukkan bagi lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan.

Pemerintah juga akan memberikan insentif usaha sekitar Rp 20,4 triliun melalui pajak ditanggung Pemerintah, pembebasan PPh impor, dan pengembalian pendahuluan PPN.

"Berbagai kebijakan untuk mendukung langkah pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional, melalui pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi, dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi dan dukungan terhadap UMKM," katanya.

Editor: Surya