Ketua DPR Dianugerahi Gelar Adat oleh Masyarakat Dayak Malinau

MALINAU, batamtoday - Lembaga-lembaga Adat se-Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur menganurahkan Nama dan Gelar Adat kepada Ketua DPR RI Marzuki Alie. Penganugerahan itu sebagai tanda penerimaan dan penghormatan dari masyarakat yang tinggal diwilayah perbatasan Indonesia-Malaysia ini.

Nama kehormatan yang diberikan adalah Yecung Nguyut Ulun. Yecung diambil dari seorang tokoh Dayak yang memiliki kemampuan dan kepekaan terhadap berbagai kondisi dan situsasi yang dihadapi. Ia menjadi sumber inspirasi dan informasi serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

“Ini merupakan tanda ikatan persaudaraan dari kami, di dalamnya terkandung harapan kiranya pemberian nama dan gelar ini, peran tokoh adat Dayat tersebut tersalur dalam diri Bapak,” kata Pendeta Daniel Aco, Ketua Masyarakat Adat se-Kabupaten Malinau dalam upacara yang berlangsung di Gedung Pertemuan Pemkab Malinau, Selasa (8/5/12).

Ia menambahkan gelar Nguyut Ulun sengaja diberikan karena sesuai dengan peran sebagai Ketua DPR RI yaitu menjadi wakil dan panutan hidup bagi rakyat. Dipasangkan pula ikat kepala Sigar Sube, tanda kesiapan dan keberanian untuk berjuang menghadapi apapun dan tidak mundur selangkahpun demi memperjuangkan nasib rakyat.

Dalam pidatonya usai menerima pemberian gelar, Ketua DPR menyatakan upacara ini bukan sekedar seremonial tetapi merupakan pemberian beban dan tanggung jawab baginya. “Saya terima dengan hati yang paling bersih, rasa syukur, walaupun saya tahu itu adalah tanggung jawab. Saya tidak dalam posisi mencari-cari tanggung jawab karena sudah kebanyakan. Tetapi manakala itu diberikan maka adalah kewajiban kita untuk melaksanakannya,” tegasnya.

Ia menambahkan sejak menjadi Sekjen Partai Demokrat sering berkeliling daerah dan menemukan fakta kawasan timur Indonesia apalagi di perbatasan banyak yang masih tertinggal dibanding daerah lain.

“Wilayah perbatasan dengan negara tetangga merupakan kawasan terdepan bagi bangsa. Ini harus menjadi perhatian dan saya akan terus mendorong pemerintah mempercepat pembangun, mengejar ketertinggalan,” demikian Marzuki. 

---