BATAM, batamtoday - Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menuding manajemen PT Terminal Depo Logistik (TDL) telah bersikap arogan dalam menyikapi aspirasi karyawan sehingga memicu terjadinya aksi mogok kerja.

"Pihak manajemen arogan, tidak mau mengakomodir aspirasi karyawan," ujar Mohammad Natsir, Ketua Korwil KSBSI Kepri hari ini, Senin (16/1/2012).

Dijelaskannya, sebelum melakukan aksi mogok kerja, karyawan sudah menyampaikan keinginan-keinginannya ke pihak manajemen melalui KSBSI TDL yang dipimpin Gusni M.

Namun bukannya mengkaji atau mengakomodir keinginan-keinginan karyawannya, pihak manajemen malah menskorsing Gusni dengan alasan telah menciptakan situasi yang tidak kondusif di perusahaan.

"Manajemen bilang tidak mau didikte," sambung M Natsir.

Kondisi itu menambah kekesalan para karyawan dan akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan aksi mogok kerja.

Diberitakan sebelumnya, puluhan karyawan PT Terminal Depo Logistik (TDL) melakukan aksi mogok kerja menuntut pembayaran gaji sesuai ketentuan upah minimum dan pemenuhan hak-hak lainnya.

Aksi mogok kerja dilakukan sejak sekitar pukul 11.00 WIB hari ini, Senin 16/1/2012) hingga berita ini diturunkan.

Para karyawan yang seluruhnya sopir tidak bersedia mengoperasikan truk-truk konteinernya sehingga aktivitas perusahaan tidak berjalan seperti biasa.

Mereka menuntut manajemen perusahaan untuk memberikan hak-hak karyawan sesuai aturan.

Pertama, mereka meminta agar perusahaan yang beroperasi di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, itu memberikan gaji sesuai angka upah minimum kota (UMK) Batam 2012 sebesar Rp1.402.000.

Kedua, mereka juga minta agar manajemen juga memberikan sisa gaji sesuai UMK pada tahun-tahun sebelumnya.

Untuk diketahui, selama ini mereka hanya menerima gaji sebesar Rp400.000 per bulan.

Ketiga, Mereka menuntut pemberian insentif upah lembur dimana sejauh ini para sopir tidak mendapatkannya meskipun sudah bekerja dari pagi hingga dini hari.

Keempat, para karyawan yang seluruhnya adalah anggota Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) itu meminta kejelasan soal kepesertaan Jamsostek.

Mereka merasa pihak manajemen tidak transparan dalam hal itu padahal sudah enam bulan berjalan gaji mereka dipotong untuk pembayaran premi Jamsostek.