Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Kinerja Dinas Pendidikan Batam Dinilai Amburadul
Oleh : Yoseph Pencawan/Dodo
Jum'at | 13-01-2012 | 17:58 WIB
ricky-indrakari.gif Honda-Batam

Riky Indrakari, Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam.

BATAM, batamtoday - Komisi IV DPRD Batam menilai kinerja Dinas Pendidikan (Disdik) amburadul karena hingga kini belum membuat peta pendidikan daerah yang jelas sehingga mengakibatkan masih banyaknya keluhan setiap tahun ajaran baru dan pembangunan gedung-gedung sekolah yang bermasalah.

"Disdik dianggarkan tiap tahun Rp1,8 miliar untuk pemetaan pendidikan, tapi tidak pernah ada petanya," ungkap Riky Indrakari, Ketua Komisi IV DPRD Batam dalam perbincangan dengan batamtoday, Jumat (13/1/2012). 

Walaupun bukan keharusan, namun peta pendidikan daerah tersebut sangat bermanfaat untuk menjadi acuan arah pengembangan pendidikan, baik untuk peningkatan kualitas, pengelolaan kuantitas murid serta pembangunan infrastruktur pendidikan. 

Karena pentingnya peta pendidikan itu, sebagian besar daerah di Indonesia dia pastikan sudah memilikinya. 

Namun tidak demikian halnya dengan Batam karena hingga kini Disdik belum membuatnya meski sudah dialokasikan anggaran yang besar untuk itu. 

Ketiadaan peta pendidikan tersebut diyakini Riky menjadi penyebab utama masih banyaknya keluhan masyarakat setiap tahun ajaran baru atau dalam proses penerimaan siswa baru baik soal kacaunya sistem penilaian perekrutan di sekolah negeri maupun pungutan-pungutan liar. 

Belum lagi soal ketidakjelasan penyaluran beasiswa serta kualitas pendidikan seperti rendahnya perolehan nilai ujian siswa dan sikap pengajar. 

Persoalan-persoalan itu selalu menjadi wacana yang selalu mengemuka di tengah masyarakat. Termasuk yang terjadi beberapa waktu terakhir dimana banyak ditemukan pembangunan gedung-gedung sekolah yang bermasalah. 

Diantaranya gagalnya pembangunan gedung-gedung sekolah SD sepanjang tahun lalu ditambah lagi baru-baru ini mengemuka persoalan yang terjadi di SMK Negeri 3 dan SMA Negeri 17. 

"Dinas Pendidikan tidak melakukan fungsi pembinaannya. Kalau punya peta pendidikan, ruang kelas baru seharusya sudah makin banyak, begitu juga fasilitas-fasilitas sekolah lainnya. Jadi tidak perlu sampai heboh begini," kata Riky. 

Udin P Sihaloho, Anggota Komisi IV, menilai Disdik lebih keras lagi. 

"Sepanjang Disdik masih punya kinerja seperti itu, saya anggap Disdik bukan mitra Komisi IV," ketusnya.