Rakor dan Evaluasi Korsupgah Korupsi dengan KPK

Nurdin Tegaskan Kepri Tetap Komitment Wujudkan Tatakelola Pemerintah yang Bersih

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Nurdin Basirun mengatakan, Pemerintah Provinsi Kepri terus berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi.

Nurdin juga mendukung penuh setiap program yang digagas KPK terkait upaya pencegahan korupsi di Kepri. "Rakor ini penting untuk diikuti dan arahan yang pihak KPK berikan, siap diaplikasikan di Kepri," ujar Nurdin saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2018 pada Pemerintah Daerah se Provinsi Kepri dan Sosialisasi Program Tahun 2019 bersama KPK RI di Rupatama lantai 4 Kantor Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa (26/3/2019).

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2018 yang dilaksanakan KPK-RI dengan Pemerintah Daerah se-Provinsi Kepri ini, juga diikuti Wakil Gubernur H Isdianto, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Sekretaris Daerah TS Arif Fadillah, Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Bupati Bintan Apri Sujadi, Bupati Karimun Aunur Rafiq, Bupati Natuna Hamid Rizal, Bupati Lingga Alias Wello, Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Rahma serta Sekda Kabupaten dan Kota serta sejumlah Kepala OPD se Provinsi Kepri.

Nurdin menambahkan, kemajuan daerah dapat tercapai jika setiap pelaksanaan kegiatan dan program yang digagas dapat berjalan baik dan lancar tentu dengan berpedoman dengan aturan hukum yang berlaku.

"Menjalankan setiap program kegiatan harus bermuara kepada kesejahteraan masyarakat yangmana pedoman utama adalah berasaskan aturan, bebas korupsi penting dalam menjadi dasar memajukan daerah," ungkap Nurdin.

Apalagi terkait anggaran, Nurdin melanjutkan, setiap Rupiah yang dianggarkan secara nyata dan harus terfokus untuk pembangunan juga tentunya berskala prioritas, menyerap potensi daerah secara maksimal juga agar penyimpangan ke depan tidak terjadi.

"Ditambah lagi era modernisasi penggunaan teknologi juga menjadi penting dalam mempermudah pelaksanaan kegiatan serta terwujudnya transparansi publik," lanjut Nurdin.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan, program pencegahan korupsi yang terintegrasi terus dilakukan Pemerintah Provinsi Kepri, seperti penerapan sistem perencanaan secara elektronik, penguatan pengawasan internal pemerintah dan memperhatikan tingkat kesejahteraan pegawai.

"Berbagai upaya terus kita lakukan dalam upaya menegah terjadinya korupsi di Provinsi Kepri," ujar Jumaga.

Jumaga pun mendukung sepenuhnya kegiatan yang digagas oleh pihak KPK dan kalau perlu dilakukan monitoring sekali dalam tiga bulan sehingga terus berkesinambungan. "Pencegahan dulu yang harus digaungkan sehingga ke depan tidak merugikan daerah itu sendiri," lanjut Jumaga.

Editor: Gokli

---