Tanjungpinang

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepri mengatakan bahwa perkembangan nilai Impor Provinsi Kepri pada Juli 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,02 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Besarnya impor Kepri mencapai US$ 1.107,57 juta.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepri Agus Sudibyo di Tanjungpinang, Rabu (18/8/2021).

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepri mencatat bahwa perkembangan nilai ekspor Provinsi Kepri pada Juli 2021 mencapai US$ 1.218,53 Juta atau mengalami penurunan 7,62 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepri Agus Sudibyo di Tanjungpinang, Rabu (18/8/2021).

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepri mengatakan pada Semester I tahun 2021, jumlah penduduk Provinsi Kepri sebanyak 2.055.278 jiwa.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepri, H.Sardison di Tanjungpinang, Rabu (18/8/2021).

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Relawan Covid-19 Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau bekerja sama dengan Rumah Sakit Angkatan Laut menggelar tes usap antigen untuk warga pesisir.

Koordinator Relawan COVID-19 Tanjungpinang Rudy Chua, di Tanjungpinang, Rabu (18/8/2021), mengatakan, biaya tes antigen hanya Rp 50.000/orang sehingga tidak terlalu membenani masyarakat yang membutuhkannya.

Oleh Novia Anggraini

Isu Presiden Jokowi lanjut tiga periode sempat ramai diperbincangkan sejak bulan Maret 2021 lalu. Isu tersebut mulai ramai ketika Amien Rais (Pendiri Partai Ummat) yang menyebutkan bahwa akan ada skenario mengubah ketentuan dalam Undang Undang Dasar 1945 soal masa jabatan Presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

Amien Rais berpendapat, rencana mengubah ketentuan tersebut akan dilakukan dengan menggelar Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) guna mengubah atau mengamandemen UUD 1945. Amien menyebut, skenario ini muncul karena ada opini publik yang menunjukkan ke arah mana pemerintah Presiden Joko Widodo melihat masa depannya.