DPD RI

  1. Home
  2. halaman
  3. DPD RI

Tanpa Pengaturan Kewenangan yang Tegas, Pemko dan BP Batam Ibarat 1 Kapal 2 Nakhoda

28-01-2016 | 17:36 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pembangunan dan kemajuan Pulau Batam begitu pesat di era tahun 1990-an. Ini terlihat dengan masifnya pertumbuhan kawasan industri yang diikuti oleh masuknya investasi asing dari berbagai negara.

Tak Soal Kelembagaan di Batam Diubah, Asalkan Fasilitas FTZ Tak Dikurangi dan Tak Dijadikan Enclave

27-01-2016 | 14:47 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Haripinto Tanuwidjaja, tidak mempersoalkan pengubahan Free Trade Zone (FTZ) Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam, asalkan tetap diberikan fasilitas pembebasan bea masuk, PPN dan PPnBM, serta pelayanan ke masyarakat dan pengusaha tetap maksimal.

Pemerintah Diminta Lebih Bijak dalam Memutuskan Masa Depan Batam

19-01-2016 | 15:50 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator Muhammad Nabil meminta pemerintah pusat lebih bijaksana saat. memutuskan rencana pembubaran Badan Pengusahaan (BP) Batam agar lebih efektif lagi dalam mengelola free trade zone (FTZ) Batam.


DPD RI Nilai Aparat Keamanan Memang Kecolongan soal Teror Jakarta

14-01-2016 | 18:40 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI merasa insiden teror di kawasan Sarinah menunjukkan bahwa pihak keamanan kecolongan.

Komite IV DPD RI Segera Panggil Menko Perekonomian Bahas FTZ Batam

13-01-2016 | 18:14 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite IV DPD RI akan memanggil Menko Perekonomian Darmin Nasution terkait rencana pemerintah untuk membubarkan Badan Pengusahaan (BP) Batam, yang diberikan kewenangan untuk mengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (FTZ) Batam.


Komite II akan Bawa Soal Kisruh Status BP Batam ke Paripurna DPD RI

08-01-2016 | 15:46 WIB

BATAMTODAY.COM, Batam - Parlindungan Purba, Ketua Komite II DPD RI, memastikan akan membawa kisruh status Badan Pengusahan (BP) Batam ke sidang paripurna DPD RI pada 12 Januari 2016 mendatang. Sebab, BP Batam adalah produk Undang-undang sehingga harus ada naskah akademik, hearing dan lain sebagainya sebelum membubarkan suatu institusi.

Perlu Kekompakan dan Dukungan DPD-RI untuk Pembangunan Daerah

22-12-2015 | 18:20 WIB

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana menyambut baik pelaksanaan rapat konsolidasi penyerapan aspirasi daerah, sebagaimana yang dilaksanakan Anggota DPD-RI dari Dapil Kepri. Sebab, dalam pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, perlu dukungan dan kekompakan semua unsur.


Daya Saing SDM Diperlukan untuk Percepat Pembangunan Daerah Perbatasan

22-12-2015 | 14:44 WIB

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Empat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kepulauan Riau memandang penting percepatan pembangunan di daerah, khususnya di wilayah perbatasan.