Politik

BATAMTODAY.COM, Jakarta -  Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) secara resmi membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) V Partai Golkar 2013 pada Jum'at (22/11/2013).

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepri menjelaskan alokasi penganggaran proyek multiyears pembangunan Jembatan I Dompak lanjutan dan proyek lanjutan pembangunan lima lantai RSUP Kepri. Rapat Paripurna KUA-PPAS Ranperda APBD 2014 Kepri ditunda hingga pekan depan.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Posisi Aburizal Bakrie (ARB) sebagai calon presiden tampaknya masih akan mendapat goncangan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar, yang digelar pada 22-23 November di Jakarta. Sebab beberapa DPD I yang punya suara masih dihantui kecemasan mengingat elektabilitas (tingkat keterpilihan) ARB  yang tetap masih rendah.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Rapat Paripurna penandatanganan KUA-PPAS APBD 2014 Kepri, deadlock dan terpaksa diskors oleh Ketua DPRD Kepri, Nur Syafriadi, di Gedung DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (21/11/2013).

BATAMTODAY.COM, Batam - Sebagai mintra dari Dinas Pendidikan (Disdik), Komisi IV DPRD Batam mempertanyakan studi banding yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan, Muslim Bidin ke Australia. Studi banding itu disinyalir dilakukan untuk menghabiskan anggaran yang banyak ditambah dalam APBD Perubahan tahun 2013.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Penandatanganan Nota Kesepahaman KUA-PPAS APBD 2014 Kepri molor 1,5 jam dari jadwal yang ditentukan lantaran Gubernur Kepri, Muhammad Sani terlambat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kepri, Kamis (21/11/2013).

BATAMTODAY.COM, Batam - Udin P. Sihaloho, Wakil Ketua Komisi IV mengendus adanya permainan antaran Badan Kehormatan (BK) DPRD Batam dengan Dinas Pendidikan (Disdik). Sebab, BK belum juga mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap masyarakat juga kepada Udin sendiri, terkait laporan PGRI Batam pada bulan lalu.

BATAMTODAY.COM, Batam - Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) APBD Batam tahun 2014 disebut tidak mengakomodir aspirasi masyarakat melalui Dewan yang melakukan reses. Sehingga, Badan Anggaran (Banggar) DPRD tak diberi kesempatan melakukan pembahasan.