Aspirasi Warga Banyak Tak Diakomodir di KUA-PPA APBD 2014

BATAMTODAY.COM, Batam - Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) APBD Batam tahun 2014 disebut tidak mengakomodir aspirasi masyarakat melalui Dewan yang melakukan reses. Sehingga, Badan Anggaran (Banggar) DPRD tak diberi kesempatan melakukan pembahasan.

Ricky Indrakari, anggota Banggar DPRD Batam, mengatakan Wali Kota, Ahmad Dahlan ingin 'ganteng sendiri' dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat di tahun 2014. Sehingga, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota dewan dijamin tak ada dalam KUA dan PPA itu.

"Saya melihat dalam KUA dan PPA itu ada perbedaan perlakukan. Hasil reses dewan dan murni dari Musrenbang tak diakomodir. Sementara, yang diusulkan Wali Kota langsung masuk pada tahun berjalan," kata dia, setelah melihat draft KUA dan PPA yang batal diteken tersebut, Rabu (20/11/2013) siang.

Hal ini dikatakan Ricky, sesuai dengan penjelasan Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), Wan Darussalam, untuk hasil reses dewan pada tahun 2013 ini diakomodir pada dua tahun berikutnya. Sementara, yang diusulkan Wali Kota dalam tahun berjalan langsung diakomodir.

Masih kata dia, pembahasan KUA dan PPA itu baru berlangsung di bagian Komisi, yang mana plafon anggaran yang dapat digunakan dari APBD hanya sebesar Rp1,850 triliun. Sementara, hasil pembahasan Komisi bertambah menjadi Rp2,4 triliun.

Dengan adanya penambahan itu, KUA dan PPA harus mengakomodir yang lebih prioritas, dimana hal itu dapat disimpulkan atau disinkronisasi melalui pembahasan Banggar. Nemun, hal itu sama sekali tak pernah terjadi, secara otomatis Plafon anggaran kembali ke plafon semula sebesar Rp1,850 triliun.

"Banggar tak tahu apa-apa saja yang menjadi prioritas pembangunan dalam KUA dan PPA itu, karena tak ada dibahasa. Kita mau yang diakomodir itu semua yang prioritas dan efisien. Jangan karena di tahun politik, wali kota ingin ganteng sendiri," kesalnya.

Beberapa usulan wali kota yang langsung diakomodir dalam KUA dan PPA, kata Ricky, anggaran RTLH, SKTM, pembangunan posyandu 36 titik, dan kenaikan insentif RT/RW. Semua itu, menurut dia tak jadi masalah asal tepat sasaran dan benar-benar dapat dirasakan masyarakat pada tahun 2014.

Hanya saja, tambah legislator PKS itu, ada tiga mata anggaran yang sangat janggal, yang proyek multiyears yang menelan biaya sebesar Rp103 miliar. Ketiga mata anggaran ini diduga menjadi anggaran siluman yang sengaja disisipkan oleh Pemko Batam.

Editor: Dodo