Politik

BATAMTODAY.COM, Batam - Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Soerya Respationo berharap dalam revisi Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah tidak melupakan nilai khas masing-masing daerah untuk diperhatikan. Hal ini bertujuan supaya tidak merugikan bagi setiap daerah, khususnya Provinsi Kepri.

BATAMTODAY.COM, Batam - Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menilai Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 463/Menhut - II/2013, tentang perubahan fungsi lahan di Kepri belum bisa diimplementasikan.

BATAMTODAY.COM, Tarempa - Organisasi Ikatan Masyarakat Kepulauan Jemaja (IMKJ) tidak berorientasi atau dapat digunakan untuk kepentingan politik praktis,  terlebih mendekati pesta demokrasi 2014 mendatang.

BATAMTODAY.COM, Batam - Wali Kota Batam Ahmad Dahlan ternyata telah menjaminkan jabatan empat kepala dinas ke salah satu partai politik demi memenangkan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2011 lalu. Pelacuran jabatan ini dituangkan dalam nota kesepakatan antara Ahmad Dahlan yang bertindak sebagai Wali Kota Batam, dengan salah satu partai pemenang pemilu, 23 September 2010.

BATAMTODAY.COM, Batam - Pengalokasian dana retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang dituangkan dalam Rencana Kebijakan Umum (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD kota Batam tahun Anggaran 2013, terindikasi melanggar Peraturan daerah (Perda) yang sudah disahkan Februari 2013 lalu.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Martin Hutabarat menegaskan munculnya Capres 2014 yang sama-sama kuat dan tidak memiliki persahabatan, maka bisa berpotensi memicu konflik horisontal.

BATAMTODAY.COM, Batam - Ketua Komisi IV DPRD Batam, Riki Syolihin menegaskan dirinya tak terlibat dalam dugaan suap yang diterima anggotanya, Diana Titik Windayati sebanyak Rp200 juta dari Dinas Pendidikan (Disdik) Batam.

BATAMTODAY.COM, Batam - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam dinilai tak becus dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Buktinya, PT Royce Enterprise Co Indonesia yang sudah puluhan tahun beroperasi di Batam, tidak menjalankan aturan sesuai undang-undang tenaga kerja.