Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Politik

  1. Home
  2. halaman
  3. Politik

Ketua Komisi II DPR Tak Heran Mustamin Usulkan Kecamatan Fiktif

03-02-2014 | 16:11 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar mengungkapkan, aksi 'tipu menipu' dalam pengusulan daerah otonom baru (DOB) seperti yang dilakukan Mustamin Bachrie, Ketua Badan Perjuangan dan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Natuna Barat (BP2KNB), dalam mengusulkan Kabupaten Kepulauan Natuna Barat sudah sering terjadi.


Perbaiki Uji Materi, Yusril Lanjutkan Gugatan UU Pilpres

02-02-2014 | 14:06 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memperbaiki gugatannya atas uji materi UU Pilpres, setelah MK mengabulkan gugatan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak yang dimotori Effendi Gazali beberapa waktu lalu.

Soal PAW Andi Ansar Chalid, Sekda Kepri Bantah SK Gubernur Cacat Hukum

29-01-2014 | 19:04 WIB

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sekretaris Daerah Kepulauan Riau (Kepri), Robert Iwan Loriaoux, membantah jika SK Gubernur Kepri terkait PAW Rahmi Komalawati di DPRD Bintan, yang digantikan oleh Andi Ansar Chalid, disebut cacat hukum.

Praktisi Hukum Nyatakan PAW Andi Ansar Chalid Cacat Hukum

29-01-2014 | 17:53 WIB

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), KPU dan DPRD Kabupaten Bintan, dituding telah melakukan pelanggaran, atas pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Bintan Rahmi Komalawati, yang digantikan Andi Ansar Chalid.

Bambang Soesatyo Jatuh Bangun Jadi Politisi dan Pengusaha

29-01-2014 | 17:30 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Mungkin tak banyak orang mengenal perjalanan politik anggota Komisi III DPR RI FPG Bambang Soesatyo, yang dikenal vokal menyuarakan skandal bank century yang merugikan uang negara Rp 6,7 triliun itu.


RUU KUHAP dan KUHP Ditolak FPPHI, Ini Tanggapan DPR

29-01-2014 | 15:13 WIB

BATAMTODAY.COM, Batam - Anggota Komisi III DPR RI, Taslim Chaniago mengatakan, Rancangan Undang-undang KUHAP dan KUHP yang ditolak FPPHI disetujui sebelum Pemilu 2014, karena terkesan bersifat mendua dan mematikan fungsi KPK tidak akan selesai dibahas sebelum pelaksaan Pemilu 2014.

DPR Desak Pemerintah Evaluasi Sistem Penganggaran Penyelenggaraan Otda

28-01-2014 | 21:08 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPR mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh sistem penganggaran otonomi daerah (Otda).

Mengenai Jumlah Kecamatan, Gubernur Kepri Sudah Jelaskan ke Mendagri dan DPR-RI

24-01-2014 | 19:24 WIB

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), HM Sani, menyatakan dukungan atas terbentukanya Kabupaten Natuna Barat dan Natuna Selatan. Proposal yang diajukan oleh Badan Perjuangan dan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Natuna Barat dan Natuna Selatan (BP2KNB dan BP2KNS) sudah diterima dan sedang dipelajari.