Politik

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pernyataan salah satu kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga berprofesi sebagai pengamat politik, Ubedilah Badrun bahwa Ormas Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) yang akan bertransformasi menjadi partai politik, tak akan mampu menggembosi barisan pemilih PKS.

BATAMTODAY.COM, Batam - Penangkapan Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun beberapa waktu lalu oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menyisakan pertanyaan mengenai siapa sosok yang akan menggantikan posisinya sebagai Ketua DPW Nasdem Kepri.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Keberhasilan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menyelenggarakan Pemilu Serentak tahun 2019 patut diacungi jempol. Pasalnya, dalam era pemerintahan keduanya mampu menorehkan sejarah penyelenggaraan pesta demokrasi terbesar di dunia.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pendiri lembaga survei Kedai Kopi, Hendri Satrio, menyoroti pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang terjadi di dalam MRT (Moda Raya Terpadu) pada Sabtu (13/7/2019). Ia memandang pertemuan kedua tokoh bangsa itu akan menjadi ujian kepemimpinan.

BATAMTODAY.COM, Batam - Beberapa bulan belakangan, sebelum dan juga pasca Pemilu 2019, mungkin kita masih ingat, bagaimana politik telah memecah belah hubungan antar sesama warga negara. Perbedaan pandangan antara dua pemimpin yang kita dukung, menjadi suatu hal yang mampu membuat suasana menjadi tidak lagi hangat.

BATAMTODAY.COM, Batam - Seakan memberi sinyal akan ikut bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Wali Kota Batam tahun 2020 mendatang, Mantan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo membenarkan, sudah ada beberapa Partai Politik yang menghubungi dan juga bertemu dengan dirinya.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menegaskan, DPP Nasdem tidak hanya membebaskan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Nasirun sebagai Ketua DPW Nasdem Kepri, tapi dipecat dari jabatan Ketua DPW dan partai.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Fraksi Partai Nasdem DPR RI melakukan kajian untuk melakukan penggantian UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.