Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Presiden Pastikan Ormas Anti-Pancasila Akan Ditindak Tegas

01-06-2017 | 11:51 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakrarta - Presiden Jokowi menegaskan bakal menindak tegas gerakan atau organisasi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Langkah ini dilakukan untuk menuntun rakyat Indonesia dalam meraih cita-cita NKRI.

Indonesia dan Jerman Teken MoU Kerja Sama Bidang Maritim

01-06-2017 | 10:30 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Indonesia dan Jerman menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk kerja sama di bidang kemaritiman.

Presiden Teken Perpres Unit Kerja Pembinaan Pancasila

01-06-2017 | 08:38 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Sekretaris Kabinet Pramono Anung, menyampaikan perpres tersebut ditandatangani hari ini.

MK Dorong Pemerintah Percepat Pembentukan Pemantapan Pancasila

31-05-2017 | 11:14 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mendorong percepatan pembentukan Badan Pemantapan Pancasila.

Situs Resmi Dewan Pers Diretas

31-05-2017 | 10:14 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Laman Dewan Pers diretas seseorang yang belum diketahui identitasnya pada Rabu dini hari. Laman yang diretas menampilkan pesan dengan tulisan berwarna merah berlatar hitam, dan gambar mirip burung garuda di atasnya.

Muhammadiyah Haramkan Rokok Elektrik

31-05-2017 | 09:02 WIB

 

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Maraknya model pengganti rokok seperti rokok elektrik (vaping), dan flakkar yang baru-baru ini muncul, semuanya memiliki dampak buruk bagi kesehatan. "Kalau model pengganti rokok tersebut banyak mudharatnya, maka kita akan tolak," kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Selasa (30/5).

KPK Sayangkan Ada Pihak Jenguk Tahanan KPK Tanpa Izin

31-05-2017 | 08:38 WIB

 

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan KPK tidak pernah memberikan izin kepada pihak manapun untuk menjenguk tersangka kasus dugaan suap pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Ini Tanggapan Wakil Ketua BPK-RI Soal Dugaan Jual Beli Opini WTP

30-05-2017 | 13:38 WIB

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Adanya dugaan jual beli Opini WTP yang menjerat dua pejabat di BPK-RI yang tertangkap tangan KPK di Jakarta beberapa waktu lalu, Wakil Ketua BPK-RI Bahrul Akbar mengatakan hal itu akan menjadi perhatian untuk diperbaiki.