Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Jokowi Diramal Wariskan Utang Rp10 Ribu Triliun di Akhir Jabatan

26-03-2021 | 14:20 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini memprediksi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewariskan utang sebesar Rp10 ribu triliun. Tumpukan utang itu berasal dari utang pemerintah dan utang BUMN.

Detailnya, utang pemerintah tercatat sebesar Rp6.361 triliun per Februari 2021. Sementara itu, utang BUMN tembus Rp2.140 triliun per kuartal III 2020 lalu. Utang perusahaan pelat merah itu terdiri dari utang BUMN non keuangan sebesar Rp1.141 triliun dan BUMN keuangan Rp999 triliun.

Mendagri Minta Daerah Fokus Distribusi dan Buat Konsep Prioritas Vaksinasi

26-03-2021 | 09:56 WIB

BATAMTODAY.COM, Denpasar - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah fokus terhadap distribusi vaksin Covid-19. Tak hanya itu, Mendagri juga meminta Pemda membuat konsep prioritas penerima vaksin. 

Itjen Kemendagri-BPKP Kolaborasi Lakukan Pengawasan Internal Pemda dan Keuangan Desa

26-03-2021 | 09:40 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas pengawasan internal pemerintahan daerah, penanganan Covid-19, pengawalan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di daerah serta pengelolaan keuangan desa, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Internal dan Focus Group Discussion (FGD) Sistem Pengawasan Keuangan Desa pada Selasa (23/3/2021) di Ruang Rapat Utama Gedung BPKP Jakarta.

Ahli Hukum Pidana Nilai Perkara HRS tak Boleh Diproses Lagi

25-03-2021 | 14:20 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Guru besar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir mengatakan, dakwaan atas pelanggaran kerumunan Habib Rizieq Shihab (HRS) di Petamburan dan Megamendung tidak bisa diproses kembali. Hal itu, menurut dia, karena melanggar ketentuan dari Pasal 76 KUHP.

"Itu namanya ne bis in idem (pembelaan hukum yang melarang seseorang diadili dua kali). HRS tidak bisa diproses dua kali," ujar dia kepada Republika.co.id, Rabu (24/3/2021).

Azis Syamsuddin Pertanyakan Penghentian Sementara Penelitian Vaksin Nusantara

25-03-2021 | 08:36 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mempertanyakan para peneliti memberhentikan sementara proses penelitian Vaksin Nusantara yang merupakan produk dalam negeri dan anak bangsa dan telah lolos dalam uji klinis tahap satu, yang di gagas oleh mantan menteri kesehatan Terawan Agus Putranto.

Kapolri Luncurkan E-TLE Nasional Tahap I, 12 Polda Berlakukan Tilang Elektronik

24-03-2021 | 19:52 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi meluncurkan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Nasional Tahap Pertama, Selasa (23/03/2021), di Gedung NTMC Polri, Jakarta.

Setelah diluncurkan, E-TLE akan dioperasikan pada 12 Kepolisian Daerah (Polda) dengan 244 kamera tilang elektronik dan 12.004 CCTV.

Pemerintah Buka 1,3 Juta Lowongan ASN 2021, Ini Formasi Lengkapnya

24-03-2021 | 16:20 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara atau ASN, baik untuk formasi pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2021.

Tahun ini pemerintah membuka sekitar 1,3 juta formasi untuk PNS dan PPPK. Jumlah kebutuhan untuk guru PPPK sebanyak 1 juta formasi, pegawai untuk pemerintah pusat 83 ribu formasi, dan pegawai untuk pemerintah daerah sebanyak 189 ribu formasi.

Utang Pemerintah Tembus Rp 6.361 Triliun, Berisiko Hambat Pemulihan Ekonomi

24-03-2021 | 15:14 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Utang pemerintah yang tembus Rp 6.361 triliun pada akhir Februari 2021 dinilai cukup berisiko dan bisa menghambat upaya pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19.

Pasalnya, kenaikan utang tersebut akan terus meningkat seiring pertumbuhan dari sisi belanja pemerintah.