Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

SBY Tegaskan Tugasnya sebagai Presiden Tak akan Terganggu

30-03-2013 | 20:47 WIB

DENPASAR, batamtoday - Presiden RI Susilo Bambang Yudhyono (SBY) menegaskan, meski dirinya memegang tiga jabatab di Partai Demokrat, tugasnya sebagai Kepala Negara dan kepala pemerintahan tidak akan terganggu.

Marzuki Tegas Tolak Tawaran SBY soal Ketua Harian

30-03-2013 | 19:30 WIB

DENPASAR, batamtoday - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Bali telah memilih Ketua Majelis Tinggi yang juga Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua umum Demokrat menggantikan Anas Urbaningrum.

Dua Pekan Lagi, Penampungan Air di Pulau Nipah Selesai Dibangun

29-03-2013 | 18:42 WIB

JAKARTA, batamtoday - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan menyelesaikan pembangunan tempat penampungan air di Pulau Nipah untuk melayani kebutuhan bagi anggota TNI yang ditugaskan di pulau perbatasan Indonesia-Singapura itu.

MK Menolak Pembubaran BPH Migas

28-03-2013 | 17:25 WIB

JAKARTA, batamtoday - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pembubaran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas). Pasalnya, BPH Migas berbeda tugas dengan BP Migas yang sekarang menjadi SKK Migas.

ISG Korban Buruknya Tata Kelola Olahraga Nasional

28-03-2013 | 12:45 WIB

JAKARTA, batamtoday -- Anggota Komisi Olahraga DPR RI, Herlini Amran, meminta Kemenpora segera memperbaiki tata kelola olahraga nasional untuk menyelamatkan citra dan prestasi Indonesia di ajang internasional ISG (Islamic Solidarity Games) Riau dan SEA Games Myanmar 2013.

Tidak Ada Parpol Bersih Membuat Hukum dan Etika Sulit Ditegakkan

27-03-2013 | 16:29 WIB

JAKARTA, batamtoday - Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AM Fatwa menegaskan,  partai politik (parpol) selama ini tidak bersih sehingga hukum dan etika  sulit untuk ditegakkan baik di internal partai maupun DPR RI.

PKB Ingin ada Pasal Perlindungan Korban Santet dalam Revisi UU KUHP

27-03-2013 | 15:38 WIB

JAKARTA, batamtoday - Dalam revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu dimasukkan pasal perlindungan terhadap korban santet dan pelaku santet.

Fitra Minta Transparansi dan Partisipasi Anggaran Masuk Agenda Pembangunan Pasca 2015

27-03-2013 | 08:39 WIB

JAKARTA, batamtoday - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus memanfaatkan pertemuan keempatr panel tingkat tinggi tentang Agenda Pembangunan 2015 pasca MDGs, yang berlangsung di Bali pada 25-27 Maret 2013 ini harus dimanfaatkan secara maksimal.