Mendagri Resmikan Kantor Baru BNPP di Jakarta Pusat

Mendagri Resmikan Kantor Baru BNPP di Jakarta Pusat

Oleh : Irawan

Kamis | 19-05-2016 | 15:21 WIB

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meresmikan kantor baru Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPPY di Jalan Kebon Sirih No.13 A Jakarta Pusat

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hari ini, Kamis (19/5/2016), meresmikan Kanotr Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Dalam peresmiannya, Mendagri Tjahjo menjelaskan tugas BNPP secara garis besar, yaitu mengoordinasikan agar seluruh anggaran pembangunan perbatasan dari 22 Kementerian/Lembaga bisa optimal.

Menurut Tjahjo, masih banyak permasalahan yang terjadi di perbatasan, yang menghambat pembangunan infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan tapal batas.

"Perbatasan yang masih bermasalah itu batas dengan negara lain yang belum clear," ujar Tjahjo.

Tjahjo memberi contoh, bahwa persoalan yang masih sulit diselesaikan yaitu perbatasan dengan Malaysia. Menurutnya, belum ada kejelasan terkait tapal batas kedua negara.

"Saya kira jaraknya satu langkah sudah beda. Melangkah ke sana sudah Malaysia atau Indonesia. Bahkan ada yang ber-KTP ganda. Makanya ini harus clear, jelas tapal batasnya," katanya.

Namun, lanjut Tjahjo, beberapa perbatasan lain sudah hampir rampung persoalannya, misalnya di Filipina, Singapura, Papua Nugini, Kepulauan Riau dan Timor Leste.

Keberadaan kantor baru tersebut diharapkan dapat memperlancar koordinasi BNPP dengan sejumlah stakeholders atau pemangku kepentingan.

Keberadaan kantor BNPP yang terletak di Jalan Kebon Sirih No. 13A Jakarta Pusat ini dinilai cukup strategis, karena lokasinya di sentra pemerintahan. Fasilitas ini diharap dapat didayagunakan sebagai kebanggaan dan pemicu pelaksana tugas serta peningkatan kinerja.

Hal tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lokasi perbatasan serta demi menjaga kedaulatan NKRI.

BNPP sendiri merupakan lembaga yang bertanggung jawab mengkordinasikan pengelolaan perbatasan negara.

Sesuai nawacita Presiden Joko Widodo yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan

Editor: Surya