Nasional

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah berencana memberikan bebas visa bagi turis asal Tiongkok, Korea Selatan, Rusia, dan Jepang. Langkah itu akan diambil untuk menambah devisa negara dari kunjungan pelancong asing, yang merupakan salah satu dari sejumlah paket kebijakan yang akan diumumkan pemerintah dalam menghadapi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU No. 7 Tahun 2004 yang seolah-olah mengamputasi wewenang pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya air, sementara itu pihak swasta merasa diuntungkan dalam pengelolaan kekayaan alam tersebut.

BATAMTODAY.COM Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaerun, mendesak pemerintah agar segera membentuk Badan Usaha Milik Nelayan (BUMN), untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus mendirikan pendirian Badan Urusan Logistik (Bulog) Nelayan, guna mengatur tata perdagangan hasil tangkapan ikan.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kepala Badan Pengkajian MPR RI Bambang Sadono menegaskan jika Badan Pengkajian (BP) MPR RI harus menghasilkan kajian perundang-undangan yang harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dan politik.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Calon tenaga kerja Indonesia yang hendak bekerja di luar negeri menggunakan kartu tanda kerja luar negeri (KTKLN) elektronik mulai April 2015. Penggunaan e-KTKLN itu sebagai bentuk respon cepat terhadap instruksi Presiden RI, Joko Widodo, beberapa waktu lalu yang meminta secara langsung untuk menghapus KTKLN.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta peredaran dan publikasi lagu bermuatan mesum dicegah. KPAI tak hanya prihatin dengan banyaknya buku bacaan dan tayangan berbau pornografi, tapi juga lirik lagu yang menggunakan bahasa berkonotasi mesum.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah menjamin stok beras untuk warga miskin (raskin) aman hingga akhir tahun. Pemerintah juga menyiapkan dana Rp9,5 triliun untuk pengadaan raskin hingga Juli.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Seluruh pejabat hubungan masyarakat (humas) di kementerian dan lembaga (K/L) diminta untuk memiliki dan memanfaatkan akun Twitter dalam menjalankan tugas kehumasannya. Pemanfaatan teknologi media sosial itu dinilai lebih efektif dalam menyampaikan pesan kepada publik.