Ekbis

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menyambut liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru), PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) menghadirkan berbagai promo menarik. Khusus pelanggan XL Prabayar dan Prioritas, tersedia bonus kuota, diskon langganan aplikasi, hingga paket internet hemat, yang semua itu bisa didapatkan melalui aplikasi myXL dan sejumlah platform digital seperti DANA, Shopee, Tokopedia, OVO, Grab, Gojek, dan Akulaku.

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Perusahaan pembiayaan berbasis teknologi digital PT Akulaku Finance Indonesia (AFI) menandatangani kesepakatan pendanaan eksekuting secara terpisah dengan tiga bank terkemuka, yaitu PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Artha Graha Internasional Tbk, dan PT Bank KEB Hana Indonesia.

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Langkah politikus PDIP yang menolak kenaikan PPN 12% membuat sejumlah politikus Gerindra terheran-heran. Pasalnya, terbentuknya aturan PPN 12% merupakan produk dari partai Banteng di periode parlemen 2019-2024 lalu.

BATAMTODAY.COM, Jakarta -- Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dolfie Othniel Frederic Palit buka suara mengenai polemik yang menilai ada andil PDIP dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang menjadi dasar kenaikan PPN 12 persen.

BATAMTODAY.COM, Jakarta -- Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah tidak akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk transaksi elektronik, seperti e-tol atau Quick Response Indonesian Standard (QRIS).

BATAMTODAY.COM, Jakarta -- Kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, yang menuai polemik di tengah masyarakat, sejatinya merupakan produk legislasi yang telah disahkan sejak tahun 2021 silam.

BATAMTODAY.COM, Jakarta -- Masyarakat perlu tahu, biaya jasa layanan menggunakan Quick Response Indonesian Standard atau QRIS akan ikut menyesuaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen tahun depan.

BATAMTODAY.COM, Jakarta -- Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) yang juga Anggota Komisi XI DPR Wihadi Wiyanto mengatakan wacana kenaikan PPN 12 persen merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Payung hukum itu merupakan produk Legislatif periode 2019-2024 dan diinisiasi oleh partai penguasa PDI Perjuangan (PDIP).