Opini

Oleh Kiki Zakarya SH

INDONESIA sudah masuk dalam tahap darurat korupsi yang harus diperangi. Dari pejabat eksekutif, legislatif maupun yudikatif, baik pusat maupun daerah banyak yang tersangkut korupsi dan menjadi terpidana.

Oleh Edy Mulyadi

KiISRUH garam di negeri ini sekali lagi menunjukkan potret betapa buruknya para pejabat publik mengelola negara. Di mata rakyat awam, perkara garam sama sekali tidak masuk akal. Bagaimana mungkin negara dengan garis pantai kedua terpanjang dunia setelah Kanada, bisa kekurangan garam?

Oleh Edy Mulyadi

"SRI Mulyani Tak Bisa Jawab ke Mana Pengalokasian Utang". Begitu antara lain judul berita sejumlah media online, kemarin.

Oleh Natalius Pigai

Kepulauan Mindanao, bagian selatan Philipina mungkin pulau legendaris dalam lebih dari 5 dekade. Selain karena wilayah kekuasaan Kerajaan Zulu/Jolo yang berkuasa dari sebagian besar bagian timur Tawau, Samporna, Lahat Datu, Kota Kinabalu di Barat; Sipadan, Ligitan, Miangas, Talaut di Selatan; juga Palangan, Kota Bato, dan marawi.

Oleh: Ricky Rinaldi

PENYELENGGARAAN pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) di tingkat panitia khusus antara Legislatif dan Eksekutif berlangsung alot hingga dipenuhi dengan insiden gebrak meja.

Oleh Edy Mulyadi

SAAT membuka acara GE: Powering Indonesia di Jakarta, Rabu (19/7/2017) kemarin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memastikan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW baru akan selesai 2025. Dalam tiga tahun ke depan, yang dapat dikejar sekitar 20.000 MW.

Oleh : Agus Jabo Priyono

DULU, banyak warga dunia berharap perang dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur berakhir, agar perdamaian dunia bisa terwujud. Setelah perang dingin berakhir, ternyata harapan itu masih jauh dari kenyataan: perdamaian antar umat manusia, antar bangsa, antar negara, sampai sekarang ini belumlah terwujud, hari ini dunia masih dipenuhi pergolakan dan perang, yang menyebabkan warga bangsa harus kehilangan kehidupan.

Oleh Ardian Wiwaha

PEMERINTAH telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 guna menggantikan peranan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Tak ayal disisi lain hal tersebut banyak menimbulkan reaksi dan kontroversi di kalangan masyarakat.