Opini

Oleh Novi Agusta

JELANG tahun politik, berbagai manuver dilakuakan oleh para politisi untuk meraih simpati masyarakat. Dari isu yang remeh temeh sampai menjadi substansial terus diputar hingga menjadi sebuah perbicangan publik. Topik pun semakin jauh dari inti permasalahan tatkala media sosial telah dimanfaatkan sebagai wadah bagi para pemangku kebijakan dan oposisi dalam membentuk opini publik.

Oleh Abner Krei

TAK terasa, sudah berjalan 4 tahun kepemerintahan Presiden Jokowi dan tak lama lagi akan dilakukan Pemilu untuk pemilihan presiden selanjutnya di tahun 2019.

Oleh Alfonsius Ladi Ola

BELUM lama ini, kita dijejali berbagai simpang siur informasi mengenai program reformasi agraria dengan program pembagian setrifikat tanah oleh pemerintahan Jokowi-Jk, yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai upaya menipu masyarakat. Sebelum memberikan sikap atas persoalan ini seyogyanya kita harus mengetahui program agraria ini.

Oleh Sulaiman Rahmat

PILKADA serentak yang akan dilakukan Juni 2018 mendatang menjadi pesta demokrasi yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Setiap daerah tentunya sudah memiliki calon Kepala Daerah nya masung-masing.

Oleh Stevanus Sulu

TAK terasa Pilkada 2018 akan datang, sebuah pesta demokrasi pemilihan Kepala Daerah-Daerah di Indonesia akan dimulai. Baik tua maupun muda semuanya masyarakat Indonesia menanti dengan tidak sabar dan berharap untuk bisa mendapatkan pemimpin daerahnya masing-masing.

Oleh: Bambang Soesatyo)*

PEMILIHAN UMUM kepala daerah (Pilkada) secara langsung sebenarnya sudah ideal karena dia menjadi wujud nyata kedaulatan rakyat. Namun Sayang, kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya belum dilengkapi pola atau mekanisme penyaringan yang ideal.

Akibatnya, Pilkada di banyak daerah gagal menghadirkan sosok pemimpin yang punya kompetensi, kredibilitas dan berintegritas. Bahkan praktik money politik atau politik transaksional makin masif dan gesekan antar kelompok, keluarga ataupun individu diakar rumput semakin mengkhawatirkan.

Oleh Alifuddin

BELAKANGAN ini, publik diramaikan dengan perdebatan soal pembagian sertifikat tanah oleh Presiden Jokowi. Sebagaimana yang diberitakan, Pak Jokowi dituding melakukan "pengibulan" terkait bagi-bagi sertifikat tanah tersebut. Salah seorang anggota DPR RI dari Fraksi PAN mengatakan bahwa dari data Bank Dunia, 74% lahan Indonesia dikuasai oleh segelintir orang saja.

Oleh Hendra Satriawan

PROGRAM bagi-bagi sertifikat tanah yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi menuai kritik dari beberapa pihak. Salah satu yang ramai dibahas oleh publik adalah terkait pernyataan politisi senior Partai Amanat Nasion (PAN) mengatakan 74% tanah Indonesia dikuasai oleh segelintir orang saja. Menaanggapi polemik tersebut, penting bagi kita untuk memahami secara detail data dan fakta yang sebenarnya.