Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Dajjal 'Baru'

13-04-2020 | 08:20 WIB

DAJJAL baru adalah sebuah upaya memahami 'keberadaan' terkait 'ke-dajall-an [segala sesuatu yang berhubungan dengan 'ke-palsu-an']. Penyelamat palsu, misalnya.

Secara sederhana dalam banyak pengertian tentang Dajjal, 'kepalsuan' jarang dijadikan makna utama yang umum disampaikan. Selama ini yang umum dipahami jika Dajjal dan akhir zaman', keduanya, terintegrasi, sepaket, tak dapat dipisahkan.

Pandemi Covid-19 Jangan Sampai Lupakan Isu Papua

13-04-2020 | 08:36 WIB

Oleh Stanislaus Riyanta

KABAR duka kembali datang dari Papua. Konflik antara TNI dan Polri, yang merupakan sesama aparat negara di bidang pertahanan dan keamanan, kembali terjadi dan menimbulkan korban jiwa.

Minggu 12 April 2020 pagi hari terjadi konflik antara Satgas Yonif 755/Yalet dengan anggota Polres Mamberamo Raya di Kasonaweja. Akibat dari konflik tersebut tiga orang orang tewas.

Ternyata, Aktivis Eks HTI Masih Eksis!

12-04-2020 | 19:04 WIB

Oleh Agung Wahyudin

DITTIPIDSIBER Bareskrim Polri menetapkan Ali Baharsyah sebagai tersangka kasus penghinaan Presiden Joko Widodo. Ali ditangkap pada Jumat (3/4) di kediamannya di Jakarta Timur.

Kasubdit II Dittipidsiber Bareskrim Kombes Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, dari hasil pemeriksaan forensik ditemukan file video mengandung pornografi. Ali Baharsyah terancam dijerat UU Pornografi.

Menyoal Penolakan 93 NGO Terhadap RUU Omnibus Law

12-04-2020 | 13:04 WIB

Oleh Linda Rahmawati

SEBANYAK 93 NGO (Non Government Organization) antara lain, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Persatuan Pergerakan Petani Indonesia (P3I), Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dan Rimbawan Muda Indonesia (RMI).

Kemudian, Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), Elpagar, Kalimantan Barat, Forsda Kolaka, Sulawesi Tenggara, Forum Komunikasi Petani Kendal (FPPK), Forum Masyarakat Labuhan Batu (FORMAL), Forum Nelayan Togean dan Forum Perjuangan Rakyat Mojokerto.

Awasi Lalu Lintas WNA Selama Covid-19

12-04-2020 | 08:32 WIB

Oleh Albert Daniel Kagawak

DIAKUI atau tidak, ada rumors kurang enak ditengah masyarakat, bahwa pemerintah cenderung masih 'mata duitan' dengan mengabaikan ancaman persebaran Covid 19, dengan indikasi masih banyaknya lalu lintas warga negara asing (WNA) termasuk dari Cina yang seringkali menjadi perbincangan bahkan cibiran di masyarakat.

Menurut Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly mengungkapkan ada 188 ribu warga negara asing (WNA) asal China memasuki Indonesia pada Januari 2020 atau setelah merebaknya virus corona.

Memerangi Radikalisme dalam Kondisi Apapun

10-04-2020 | 14:09 WIB

Oleh Martin Ksitana

RADIKALISME merupakan pikiran sesat penuh kebencian terhadap siapapun yang berbeda pemahaman dengan dirinya. Pemahaman radikal bisa diidap oleh siapa saja, bukan penganut salah satu agama saja.

Oleh karena itu, Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres KH Maruf Amin diminta untuk tetap bersikap tegas terhadap ancaman radikalisme.

Bersama Lawan Corona di Tengah Hoax Menikam

09-04-2020 | 13:16 WIB

Oleh Rani Apriliani

HAMPIR setiap kali ada peristiwa besar, selalu diikuti dengan berita hoaks bahkan ujaran kebencian. Jika belum lama ini hoaks ramai karena tahun politik, terkini hoaks merebak karena wabah Virus Corona.

Di antara kasus mencolok yang terjadi di media sosial, seperti salah satu publik figur yang mengklaim bahwa setiap hari selalu ada dokter yang meninggal, sontak membuat publik cemas. Pernyataan tersebut memantik adanya perdebatan sengit, hingga narasi-narasi yang justru membuat banyak orang semakin merasa hopeless dan putus asa.

Omnibus Law Ciptaker Solusi Atasi Stagnansi Ekonomi

08-04-2020 | 13:48 WIB

Oleh Ismail

OMNIBUS Law Cipta Kerja diharapkan dapat menjadi strategi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan terkait tumpang tindihnya regulasi, tumpang tindihnya regulasi merupakan salah satu sebab investor merasa gamang untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga perekonomian di Indonesia cenderung stagnan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memiliki kekuatan dengan adanya dukungan di parlemen sebesar 75 persen untuk modal disahkannya RUU Omnibus Law. Sebanyak 75 persen dukungan ini merupakan kekuatan partai pendukung pemerintah.