Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Memerangi Radikalisme dalam Kondisi Apapun

10-04-2020 | 14:09 WIB

Oleh Martin Ksitana

RADIKALISME merupakan pikiran sesat penuh kebencian terhadap siapapun yang berbeda pemahaman dengan dirinya. Pemahaman radikal bisa diidap oleh siapa saja, bukan penganut salah satu agama saja.

Oleh karena itu, Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres KH Maruf Amin diminta untuk tetap bersikap tegas terhadap ancaman radikalisme.

Bersama Lawan Corona di Tengah Hoax Menikam

09-04-2020 | 13:16 WIB

Oleh Rani Apriliani

HAMPIR setiap kali ada peristiwa besar, selalu diikuti dengan berita hoaks bahkan ujaran kebencian. Jika belum lama ini hoaks ramai karena tahun politik, terkini hoaks merebak karena wabah Virus Corona.

Di antara kasus mencolok yang terjadi di media sosial, seperti salah satu publik figur yang mengklaim bahwa setiap hari selalu ada dokter yang meninggal, sontak membuat publik cemas. Pernyataan tersebut memantik adanya perdebatan sengit, hingga narasi-narasi yang justru membuat banyak orang semakin merasa hopeless dan putus asa.

Omnibus Law Ciptaker Solusi Atasi Stagnansi Ekonomi

08-04-2020 | 13:48 WIB

Oleh Ismail

OMNIBUS Law Cipta Kerja diharapkan dapat menjadi strategi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan terkait tumpang tindihnya regulasi, tumpang tindihnya regulasi merupakan salah satu sebab investor merasa gamang untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga perekonomian di Indonesia cenderung stagnan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memiliki kekuatan dengan adanya dukungan di parlemen sebesar 75 persen untuk modal disahkannya RUU Omnibus Law. Sebanyak 75 persen dukungan ini merupakan kekuatan partai pendukung pemerintah.

Kesigapan Pemerintah Daerah Cegah Penyebaran Corona

07-04-2020 | 13:49 WIB

Oleh Aldia Putra

PENYEBARAN Virus Corona atau Covid-19 memicu kekhawatiran bagi semua pihak. Pemerintah daerah pun siap mencegah penyebaran Virus Corona dengan mengeluarkan sejumlah strategi seperti peningkatan alokasi kesehatan hingga pembentukan gugus tugas penanganan Covid-19.

Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mencegah penyebaran virus corona di daerah bahkan sampai ke wilayah pedesaan. Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Taufik Madjid mengatakan, dana desa selain digunakan untuk program padat karya tunai juga dimanfaatkan untuk pencegahan dampak virus corona.

Harapan Besar di Pundak Ketua Mahkamah Agung M Syarifuddin

06-04-2020 | 19:04 WIB

Oleh TM. Luthfi Yazid

DI TENGAH keprihatinan pandemi Covid-19 atau corona virus yang belum memberikan kepastian kapan akan berakhir, Mahkamah Agung RI mengadakan sidang paripurna khusus untuk memilih ketua Mahkamah Agung (MA) RI yang baru, menggantikan M. Hatta Ali.

Setelah dilakukan pemilihan secara demokratis melalui voting oleh para hakim agung (dengan 47 kartu suara) dengan dua putaran, terpilihlah Ketua Mahkamah Agung (KMA) yang baru Dr. H. M Syarifuddin, S.H., MH, yang memperoleh 32 suara dan meninggalkan pesaingnya Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,MH, yang mengantongi 14 suara.

Makna Paket Ekonomi Pemerintah Bantu Rakyat Terdampak Corona

06-04-2020 | 13:33 WIB

Oleh Ahmad Kosasih

PRESIDEN Joko Widodo telah mengumumkan untuk mengeluarkan paket ekonomi senilai Rp405, 1 Trilliun. Kebijakan tersebut dikeluarkan guna membantu rakyat yang terdampak penyebaran Virus Corona atau Covid-19.

Siklus penyebaran virus Corona yang melanda negeri tak hanya membahayakan manusia. Namun juga berimbas pada sejumlah sektor, terlebih di bidang ekonomi. Seperti yang kita tahu, perekonomian nasional bahkan dunia telah mengalami pelemahan.

Teori Azab

06-04-2020 | 13:00 WIB

PADA Mulanya diskenariokan dengan makar [by design], akhirnya berubah menjadi kecelakaan [by accident].

Istilah diskenariokan yang berakhir kecelakaan, tanpa desain dalam tatanan kehidupan manusia beriman menyebutnya dengan istilah azab. Oleh karena akibat dari kesalahan yang pernah, atau sedang dilakukan berasaskan desain besar [grand design].

Urgensi Mengatasi Obesitas Regulasi

04-04-2020 | 14:01 WIB

Oleh Dr. Ade Reza Hariyadi

MASALAH banyaknya peraturan perundang-undangan yang berpotensi saling tumpang tindih telah dinyatakan presiden Jokowi saat berbicara di forum penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2019.

Jokowi menyebut ada sekitar 8.451 peraturan pusat dan 15.985 peraturan daerah yang menyebabkan kondisi hyper regulasi atau obesitas regulasi yang dapat membuat kita terjerat dalam aturan yang kita buat sendiri.