Opini

Oleh Ferdiansyah

DI MASA pandemi ini, pemerintah telah berupaya melakukan sejumlah kebijakan dalam menyelamatkan ekonomi nasional dan kesehatan masyarakat, salah satunya berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Namun kelompok kepentingan dan individu berupaya mendeligitimasi kebijakan pemerintah tersebut demi tercapainya kepentingan oligarki maupun tirani.

Oleh Teguh Santosa

SEBENTAR lagi rakyat Indonesia akan mengenang Hari Pancasila, 1 Juni, yang tentu saja akan mengenang pencetusnya yakni Bung Karno (BK). Pada saat bersamaan situasi politik kaum Soekarnois terbelah memanas karena terkesan rivalitas pewaris ideologi Marhaenisme menuai kecemasan publik, antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo.

Klaim Marhaenisme ini baru-baru ini disematkan Dhaniel Dhakidae, ahli politik, pada PDIP sebagai pewaris sah Marhaenisme sampai saat ini. Apakah ideologi Marhaenisme itu?

Oleh M. Rizal Fadillah

SEPERTI terkejut akan pengaruh dan kemampuan Ustad Adi Hidayat yang dapat menghimpun dana Rp 30 miliar dalam 6 hari, maka dicari-carilah kesalahan.

Buzzer Istana Eko Kuntadhi (EK) dalam cuitannya memfitnah Ustad Adi Hidayat (UAH) bahwa seolah ia telah menggelapkan dana sumbangan Palestina tersebut karena menyebut donasi Rp 60 miliar hanya diserahkan kepada MUI sebesar Rp 14 miliar.

Oleh Muhammad Ramli

SEBANYAK 1.271 pegawai KPK akan dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 1 Juni 2021. Mereka yang dilantik adalah pegawai yang lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Sementara yang tidak lolos sebanyak 75 orang, dengan rincian 51 tidak lagi bisa bergabung dengan KPK dan 24 akan mengikuti asesmen ulang untuk menjadi ASN.

Oleh Abdul Gani

DALAM sejarah bangsa Indonesia, paham transnasional kerap mengancam nilai-nilai ideologi Pancasila, seperti radikalisme agama, liberalisme dan komunisme.

Dalam upaya menangkal paham transnasional, maka penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila perlu ditanamkan dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa.

Oleh Raditya Rahman

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menjunjung tinggi hukum dan independensi. Kecenderungan tersebut tercermin dari upaya alih status pegawai KPK dan keberlanjutan penegakan hukum korupsi, termasuk dengan membina sebagian anggota KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Firli Bahuri selaku Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Memastikan bahwa pihaknya sangat menjunjung tinggi independensi pegawai lembaga antikorupsi, meski status kepegawaian beralih menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Oleh Sindi Alamsyah

POLEMIK alih status pegawai KPK sebaiknya diakhiri dan pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) harus dapat menerima kenyataan. Masyarakat mendukung KPK untuk terus fokus memberantas korupsi dan lepas dari masalah tersebut.

Tes Wawasan Kebangsaan tentu saja memiliki passing grade di mana para peserta tes tersebut wajib lolos tes yang menjadi bukti bahwa pegawai KPK memiliki integritas dan pengetahuan tentang kebangsaan.

Oleh Putu Prawira

DUNIA dikejutkan dengan peningkatan kasus Covid-19 di India, dimana negara tersebut sempat hanya memiliki 11 ribu kasus harian namun dalam kurun satu bulan angka tersebut berubah menjadi 250 ribu kasus harian.

Masyarakat di Indonesia pun diminta tetap waspada terhadap gelombang kedua Covid-19 yang dapat memperburuk situasi dan meningkatkan korban jiwa lebih banyak.