Opini

Oleh Rebecca Marian

OTSUS (Otonomi Khusus) Papua merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memajukan Papua dari beragam sektor. Kebijakan tersebut pun disusun dengan berdasarkan UUD 1945.

Majelis Rakyat Papua (MRP) mengajukan judicial review atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua(UU Otsus Papua) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Oleh Rida K Liamsi 

KEPULAUAN Riau memang terlambat menerima informasi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yang dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945, di Jakarta. Secara terbatas informasi ini baru diterima tanggal 21 Agustus 1945, dan kemudian disebarkan secara berbisik bisik, sambung menyambung.

Ketika itu hubungan Tanjungpinang dengan Jakarta sangat sulit dan jauh. Semua informasi lebih dekat dan cepat dari dan ke Singapura.

Oleh Zainudin Zidan

RENCANA Reuni 212 diduga didanai Ormas terlarang untuk menyebarkan pengaruh serta memprovokasi masyarakat untuk memusuhi pemerintah. Aksi tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak, sehingga sebaiknya dibatalkan saja.

Reuni 212 rupanya masih akan digulirkan, padahal urgensi dari acara ini masih dipertanyakan. Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH), Muannas Alaidid mengungkapkan, jika Reuni Akbar 212 yang rencana digelar di Monas pada 2 Desember 2021 mendatang, ternyata dibiayai oleh organisasi terlarang.

Oleh Affandi Ismail Hasan

MERESPON penangkapan Ustaz Dr. Ahmad Zain an-Najah (anggota Komisi Fatwa MUI) oleh Densus 88 Antiteror Mabes Polri beberapa hari yang lalu, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) tentunya tergerak untuk memberikan tanggapan dan sikapnya perihal peristiwa tersebut.

Mejelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah musyawarah para ulama zu'ama dan cendekiawan muslim di Indonesia yang telah ada sejak tahun 1975 ini harus dibela tidak saja oleh HMI dan ummat Islam, tapi juga seluruh Rakyat Indonesia. Sebab MUI sebagai institusi telah memberikan kontribusi dan berjasa sangat besar bagi keutuhan NKRI dan khususnya bagi ummat Islam Indonesia.

Oleh Putu Prawira

MASYARAKAT menolak buruh mogok dan demo yang rencananya akan dilakukan pada 6-8 Desember 2021. Selain menghambat pemulihan ekonomi nasional, mogok kerja dan demo buruh berpotensi memicu kluster baru Covid-19.

Permasalahan gaji selalu menjadi isu yang sensitif karena bagi beberapa orang nominalnya kurang. Padahal besar kecilnya gaji itu relatif, dan pengusaha sudah berusaha menaati peraturan dengan memberi gaji karyawan sesuai dengan UMP.

Oleh Rivaldi Andrian

PEMERINTAH terus memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di masa pandemi Covid-19. Langkah tersebut dilaksanakan dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi inklusif, sehingga banyak rakyat yang selamat dari ancaman kemiskinan.

Di masa pandemi banyak yang mengalami kesulitan keuangan, termasuk pengusaha UMKM. Mereka harus bertahan di tengah badai karena daya beli masyarakat turun drastis. Berbagai strategi dilakukan, mulai dari memberi diskon spesial hingga merambah promosi di dunia maya.

Oleh Titis Lintang

AJANG World Superbike akan diselenggarakan pada bulan November ini di Sirkuit Mandalika, NTB. Acara tersebut dinantikan banyak pihak karena dapat meningkatkan kembali arus Pariwisata dan menggerakkan kembali perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19.

Publik dikejutkan dengan peresmian Sirkuit Mandalika di NTB, karena langsung dijadikan ajang balapan World Superbike pada november 2021 ini. Maklum ini masa pandemi sehingga mereka mengira belum ada event lagi setelah PON XX Papua.

Oleh Raffles Silaban

MASYARAKAT perlu mewaspadai kenaikan kasus Covid-19 di Sejumlah Daerah. Kewaspadaan ini perlu diimplementasikan dengan terus menerapkan Prokes ketat selama beraktivitas.

Meski secara umum kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia menunjukkan pelandaian kasus, Prof. Wiku Adi Sasmito selaku Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 menyatakan bahwa terdapat 5 provinsi yang mencatatkan kenaikan kasus positif tertinggi jika dibandingkan dengan minggu sebelumnya.