Perlu Perlakuan Khusus

KARAWANG, batamtoday - DPP Partai Demokrat meminta Walikota Ahmad Dahlan segera memenuhi tuntutan buruh yang meminta penetapan besaran UMK tahun 2012 sebesar Rp1.760.000,- dan upah sektoral sebesar Rp1.848.000,-. Sebab, Batam memiliki kekhususan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta merupakan garda terdepan investasi Indonesia.

Penegasan itu disampaikan Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat San Mustopa kepada batamtoday di Karawang, Jawa Barat kemarin. "Batam kan sebagai kawasan terdepan Indonesia dalam investasi, emang sesogyanya ada perlakuan khusus soal UMR. Jika selama ini masih sangat kecil, sudah sepatutnya ada peningkatan," kata Saan.

Saan menilai, Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas seharusnya juga membawa peningkatan kesejahteraan buruh di sana, bukan sebaliknya. Demokrat, lanjutnya, tidak ingin UMR yang ditetapkan terjadi ketimpangan antara satu daerah dengan daerah lainnya, apabila daerah tersebut sebagai kawasan investasi.

"Kita berharap bagaimana bagaimana semua pihak bisa mematuhi undang-undang, UMR harus dilaksanakan jangan sampai terjadi ketimpangan antara satu daerah dengan daerah lainnya, apalagi daerah tersebut sebagai kawasan investasi," katanya.

Saan menegaskan, Walikota Batam dan pengusaha di sana harus menjembatani tuntutan buruh, dan dicarikan alternatif penyelesaiannnya agar tidak terjadi tindakan anarkis lanjutan. Ia yakin Dahlan selaku Walikota Batam akan memenuhi aspirasi buruh yang menjadi tuntutan mereka. "Walikota Batam harus memenuhi tuntutan buruh soal UMR. Kita yakin Walikota Batam bisa menyelesaikan," katannya.

Demokrat, katanya, juga menyesalkan tindakan Dahlan yang lebih memprioritaskan menghadiri Muscab DPC Demokrat Tanjungpinang, ketimbang memilih menerima buruh. Tindakan Dahlan itu, bisa menimbulkan citra negatif bagi partai, karena Demokrat bisa dianggap tidak peka terhadap persoalan-persoalan masyarakat.

Sementara terkait tindakan represif aparat Polda Kepri dan Polresta Balerang dalam mengamankan aksi unjuk rasa buruh di Batam beberapa waktu, kata Saan, akan mempertanyakan hal itu ke Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo saat Rapat Kerja dengan Komisi III DPR yang membidangi hukum mendatang.

"Polisi punya standar baku pengamanan, tapi yang paling penting bagaimana mencegah tidakan anarkis, dan polisi yang melakukan reprsesif harus diusut. Saat Rapat Kerja dengan Kapolri akan kita tanyakan," kata Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat ini.