BATAM, batamtoday - Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Batam akan membentuk sebuah tim khusus untuk mengawasi penjualan BBM bersubsidi ke masyarakat guna mengantisipasi terulangnya kembali kelangkaan BBM yang sering terjadi di kota ini. 

Ahmad Hijazi, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kota Batam mengungkapkan unsur-unsur Muspida telah bersepakat akan melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi terulangnya kembali kelangkaan BBM bersubsidi yang sangat meresahkan masyarakat.

"Tadi disepakati beberapa hal, yang pertama adalah dibentuknya tim monitoring, pengawasan dan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi," ujarnya dalam temu pers seusai rapat Muspida di Kantor Wali Kota Batam, hari ini, Rabu (19/10/2011).

Dia jelaskan, dari evaluasi yang dilakukan unsur-unsur Muspida Batam dengan pihak Pertamin dan BPH Migas beberapa saat sebelumnya, ada beberapa catatan yang menjadi perhatian.

Diantaranya terungkap bahwa ternyata jumlah BBM bersubsidi yang sudah disalurkan di Kota Batam sampai dengan Oktober 2011  mengalami kelebihan dari rata-rata kuota dari yang seharusnya sehingga ada kebijakan pemberlakuan kitir oleh Pertamina.

"Dan ternyata juga di lapangan terjadi panic buying dan munculnya spekulan," imbuh Hijazi.

Oleh karena itu, lanjutnya, unsur-unsur Muspida telah sepakat untuk membentuk tim khusus untuk memonitoring, mengawasi dan mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi ke masyarakat.

Namun demikian, untuk saat ini belum ditentukan siapa saja pihak-pihak yang akan terlibat dan mulai kapan tim ini akan bekerja, hal-hal tersebut akan diputuskan dalam waktu dekat.

Selain itu, mereka juga sepakat bahwa Pemerintah Kota Batam akan mempersiapkan regulasi lokal terkait dengan pengguna ataupun pihak yang berhak menggunakan BBM bersubsidi sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 5 dan kemudian ditambah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006.

Kemudian, dalam rapat juga sudah dipersiapkan upaya-upaya antisipasi untuk pemberlakuan sistim pendistribusian yang efektif dengan menggunakan instrumen-instrumen yang akan diprogramkan oleh BPH Migas.

Begitu juga dengan masalah munculnya para spekulan yang melakukan penimbunan BBM bersubsidi, akan dilakukan langkah-langkah penertiban, penindakan dan pengawasan yang lebih maksimal dari instansi terkait.

"Langkah-langkah ini perlu dilakukan supaya mengamankan distribusi sampai dengan 31 Desember 2011," kata Hijazi.

Sementara itu, I Ketut Permadi, Sales Area Manager Kepulauan Riau mengungkapkan pihaknya telah menyalurkan BBM bersubsidi sesuai penugasan yang diberikan oleh Pemerintah, sesuai dengan kuota yang diberikan untuk wilayah Kota Batam.

"Berdasarkan realisasi kita sampai dengan akhir September 2011 telah terjadi over kuota untuk wilayah Kota Batam melebihi untuk premium sekitar 2,75 persen dan solar sekitar 6 persen," ujarnya.

Inilah menurutnya yang menjadi masalah utama terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi yang sempat terjadi di Batam selama beberapa pekan lalu.

"Sesuai dengan kapasitas dan tanggungjawab kami sebagai operator yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan BBM bersubsidi, kami akan mendukung pembentukan tim monitoring dan regulasi daerah yang nanti akan dihasilkan berkoordinasi dengan teman-teman dari SPBU dan Hiswana Migas," katanya.