TANJUNGPINANG, batamtoday - Protes dan tidak terima dengan keputusan Menteri Dalam Negeri yang memasukkan Pulau Berhala ke wilayah administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sejumlah LSM, OKP dan mahasiswa menggelar aksi demo di Kantor Gubernur Provinsi Kepri, menuntut Gubernur HM Sani bertanggung jawab dan memberikan penjelasan pada masyarakat atas lepasnya Pulau Berhala dari Provinsi Kepri pada Senin (17/10/2011).

Sejumlah Ormas dan OKP, yang berunjuk rasa adalah Dewan Pemuda Melayu Indonesia (DPMI) Provinsi Kepri bersama sejumlah mahasiswa, Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri (GM-FKPPI), dan sejumlah organisasi kemahasiswaan di Kota Tanjungpinang.

Dalam orasinya, Ketua Forum Silaturahmi Mahasiswa Lingga (FSML) Siswandi mengatakan, kalau pihaknya tidak percaya lagi dengan pemerintahan HM Sani-Soerya Respationo yang dinilai tidak serius melakukan perjuangan dan lobi atas fakta dan data yang dimiliki Provinsi Kepri terhadap kepemilikan Pulau Berhala, hingga akhirnya lepas.

"Gubernur Provinsi Kepri, digelari Datuk Setia Amanah, tetapi kenyataanya tidak amanah dalam mempersatukan dan memperjuangan wilayah yang ada di Provinsi Kepri, hingga Berhala bisa lepas. Atas hal ini, kami tidak percaya lagi dengan pemerintahan Provinsi Kepri," ujar Siswandi ketus

Siswandi juga mempertanyakan peran sejumlah tokoh sentral pembentukan Provinsi Kepri, yang hingga saat ini terkesan diam atas lepasnya Berhala dari Kepri.

"Kami juga mempertanyakan, peranan tokoh sentral pembentukan Provinsi Kepri ini, yang selama ini berperan tetapi saat ini diam. Di mana Huzrin Hood saat ini," ujarnya bertanya.

Sebaliknya, pemuda Lingga ini menduga ada deal yang disepakati sejumlah tokoh sentral Provinsi Kepri dalam pembentukan Provinsi Kepri dulunya dengan Provinsi Jambi.

GM-FKPPI Bakar Ban dan Minta HM Sani Turun  

Sementara itu,  Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri (GM-FKPPI) juga menggelar aksi di Kantor Gubernur dan menuntut agar Pemerintah Provinsi Kepri merebut kembali Pulau Berhala dari Provinsi Jambi.

Namun karena demonstran tidak diperbolehkan masuk dan bertemu dengan HM Sani, membuat massa GM-FKPPI kecewa dan marah yang berujung pada aksi dorong-dorongan dan nyaris bentrok dengan sejumlah Polisi dan Satpol-PP.

"Kami meminta, agar Gubernur Provinsi Kepri turun ke sini dan menjelaskan, mengapa Pulau Berhala tidak dapat dipertahankan," ujar salah seroang pendemo.

Mengetahui Gubernur dan Kepala Kesbang-Pol Linamas berada di Jakarta, semakin membuat Massa berang, dan mengatakan, agar Gubernur Provinsi Kepri turun dari jabatanya, karena tidak dapat menampung aspirasi masyarakat-nya.

"Kalau hari ini, kami tidak dapat diterima, karena Gubernur di Jakarta, besok kami akan kembali turun, sekaligus meminta agar Gubernur dan Wakil Gubernur diturunkan, karena tidak dapat menampung aspirasi masyarakat," ujar demonstran.

Kecewa, tuntutan dan orasinya tidak ditanggapi, massa GM-FKPPI akhirnya, mundur dan berkumpul di persimpangan jalan Basuki Rahmat, tepat di depan jalan masuk menuju kantor Gubernur Kepri.

Di tempat itu, massa GM-FKPPI yang diketuai Irwan P yang merupakan salah seorang PNS di Provinsi Kepri, bersama sejumlah kelompok mahasiswa kembali melakukan aksi dan orasi sambil membakar sebuah ban. Dalam kesempatan itu, massa FKPPI ini juga menggelar teatrikal, yang menggambarkan Pulau Berhala ditarik oleh Gubernur Jambi sebagai wilayahnya.