BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Kasus penolakan pasien yang hendak berobat karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bintan di Puskesmas Seilekop, Bintan Timur, adalah sebuah kemunduran dan sangat fatal terhadap pelayanan kesehatan.

Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bintan, Indra Setiawan, menyayangkan kejadian yang dialami warga tersebut.

"Kalau memang benar itu terjadi, maka itu adalah merupakan sebuah kemunduran yang fatal terhadap pelayanan kesehatan di Bintan," ujarnya kepada BATAMTODAY.COM di Tanjunguban, Rabu (11/1/2017).

Indra Setiawan yang merupakan mantan anggota DPRD Bintan ini, merasa bingung dengan adanya kejadian yang dialami oleh warga tersebut. Dia mempertanyakan, apakah memang aturan yang dikeluarkan Bupati Bintan seperti itu atau pelayan kesehatan yang kurang memahami aturan tersebut.

Logikanya, secara kemanusian dan sumpah dan janji dalam kedokteran, jelas kalau pasien tersebut tidak tidak ada salahnya. Apalagi pasien tersebut hendak membayar biaya perobatan.

"Di mana letak salahnya apabila pihak Puskesmas melayani pasien KTP di luar Bintan. Kenapa justru ditolak? Apabila memang aturannya membenarkan seperti itu, maka ini akan menjadi bumerang bagi pelayanan di Bintan," ujarnya.

Kepala daerah dan pejabat Bintan yang berkompeten, harus berkaca dan bisa membayangkan apabila ada warga Bintan, sedang mengalami kejadian kritis kesehatan di wilayah Tanjungpinang atau daerah lainnya. Apakah perobatannya harus diboyong ke Bintan, sementara harus ditangani cepat oleh pihak medis.

"Jangan sampai karena kebijakan ini, justru menimbulkan keresahan serta memakan korban jiwa. Kita mengaharapkan agar Bupati Bintan serius dan pelajari secara seksama dalam mengambil sebuah kebijakan agar ke depan tidak menjadi bumerang bagi masyarakat," harapnya.

"Yang jelas, ini merupakan kebijakan yang sangat keliru atau mungkin aparatur kesehatannya yang enggak mampu menafsirkan buah dari kebijakan sang kepala daerah," tambahnya.

Selain itu, pria yang akrab disapa Een ini menyampaikan, agar para Legilator yang ada dalam situasi dan kondisi seperti ini harus lebih memperioritaskan fungsi pengawasan dan legislasinya. Agar apabila ada aturan daerah, tidak merugikan serta menyengsarakan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, aturan pelarangan pasien umum yang tidak memiliki KTP Bintan berobat di Puskesmas itu diungkapkan Kepala UPTD Puskesmas Sei Lekop, dr. Fera Kartika.

Karena alasan aturan "aneh" itu pula lah yang membuat Hendro (38), warga Tanjungpinang yang membawa anaknya berobat ke Puskesmas Sei Lekop, ditolak.

Kepada wartawan, Kepala UPTD Puskesmas Sei Lekop dr.Fera Kartika mengakui ‎telah menolak pasien dari Jalan Galang Batang yang ingin berobat di tempat tugasnya. Ia berdalih penolakan pengobatan itu dilakukan sesuai dengan dasar-dasar dari aturan baru yang diberlakukan oleh Pemkab Bintan sejak 7 Januari 2017.

"Dalam aturan baru pasien harus menunjukkan bukti kepemilikan KTP dan KK asli Bintan. Bahkan, aturan ini juga diberlakukan untuk pasien umum. Jadi walaupun alasannya membayar, tetap harus tunjukin dua dokumen itu, kalau tidak kami gak akan menerimanya," alasan Fera.

• Baca: Kabupaten Bintan, Masih Indonesia-kah?

Ia menambahkan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bintan, telah mengirimkan Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Pelayanan Kesehatan Gratis keseluruh pihak puskesmas sejak 7 Januari 2017 lalu. Menurutnya, Pemkab Bintan menginstrusikan agar seluruh Puskesmas menjalankan aturan yang diamanatkan dalam Perbup itu terhitung mulai 9 Januari 2017.

Namun, ia mengaku, Perbub tersebut belum memiliki nomer. Tapi, diinformasikan oleh Dinkes Bintan Perbup-nya sudah ditandatangani oleh Bupati Bintan, Apri Sujadi. Kendati demikian, seluruh Puskesmas harus memberlakukan aturan itu walaupun banyak warga yang melemparkan kekesalan dan emosi kepada pihak Puskesmas.

"Saya orangnya tidak suka melanggar aturan. Meskipun sampai detik ini Perbup-nya tanpa nomor, tapi kami diwajibkan untuk menerapkannya. Jika aturan ini membuat warga tak suka dengan pelayanan kita, itu sudah resiko," tegasnya.

Penolakan pasien tak ber-KTB Bintan itu merujuk kepada Perbup Bab III Pasal 5 yang mengatakan, kepada masyarakat Kabupaten Bintan yang ingin mendapatkan pengobatan gratis wajib menunjukkan indetitas kependudukan yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bintan. Di antaranya KTP, KK dan Akte Kelahiran bagi pasien berusia di bawah 16 tahun atau yang tak memiliki KTP.

"Sebenarnya kami hanya antisiapsi agar hal-hal yang tidak diinginkan tak terjadi. Khusus pasien umum juga walaupun bayar kalau ada KTP dan KK prosesnyakan bisa berjalan lancar," akunya.

Editor: Udin